BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Penelusuran data anggaran dan realisasi belanja perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 memunculkan sejumlah catatan penting. Dinas Kesehatan tercatat sebagai perangkat daerah dengan nilai perjalanan dinas terbesar, yakni sekitar Rp22,3 miliar berdasarkan rekapitulasi data yang dihimpun, Selasa (20/10/2026).
Besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian karena belanja perjalanan dinas merupakan salah satu komponen pengeluaran pemerintah daerah yang perlu dikelola secara efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Berdasarkan penelusuran terhadap data Buku APBD dan dokumen yang disampaikan, belanja perjalanan dinas tidak hanya terkonsentrasi pada Dinas Kesehatan. Inspektorat Daerah tercatat sekitar Rp5,04 miliar, Sekretariat Daerah Rp4,8 miliar, sedangkan Sekretariat DPRD mencapai Rp21,68 miliar berdasarkan rekapitulasi tersendiri.
Angka-angka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan anggaran, kebutuhan riil perjalanan dinas, pelaksanaan efisiensi, hingga manfaat yang dihasilkan dari setiap kegiatan yang dibiayai menggunakan uang daerah.
Namun, besarnya anggaran tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan. Penilaian harus didasarkan pada kesesuaian peruntukan, dokumen pelaksanaan, bukti pertanggungjawaban, serta hasil pemeriksaan yang dapat diverifikasi.
DINKES PALING TERBESAR, KEBUTUHAN DAN HASIL PERJALANAN PERLU DIBUKA
Nilai perjalanan dinas Dinas Kesehatan sekitar Rp22,3 miliar menempatkan instansi tersebut sebagai salah satu titik penting dalam penelusuran belanja daerah tahun 2025.
Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan tentu memiliki kegiatan lapangan, koordinasi lintas instansi, pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan, serta program lain yang berpotensi membutuhkan perjalanan dinas.
Meski demikian, besarnya kebutuhan operasional tetap perlu dijelaskan melalui data yang terukur. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut dialokasikan, berapa banyak perjalanan yang dilaksanakan, apa tujuan kegiatannya, serta sejauh mana hasilnya mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.
Pemeriksaan juga perlu memastikan bahwa setiap perjalanan memiliki surat tugas, bukti pelaksanaan, dokumen pertanggungjawaban, serta pengeluaran yang sesuai dengan ketentuan.
Pertanyaan mendasarnya bukan semata-mata berapa besar uang yang dihabiskan, melainkan apakah pengeluaran tersebut benar-benar diperlukan dan menghasilkan manfaat yang sepadan bagi masyarakat.
Inspektorat dan Sekretariat Daerah Ikut Menjadi Perhatian
Selain Dinas Kesehatan, belanja perjalanan dinas Inspektorat Daerah sekitar Rp5,04 miliar dan Sekretariat Daerah sekitar Rp4,8 miliar juga layak dicermati.
Bagi Inspektorat, transparansi belanja menjadi penting karena instansi tersebut menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintahan. Penggunaan anggarannya perlu menunjukkan hubungan yang jelas dengan program pemeriksaan, pengawasan, pembinaan, serta kegiatan lain yang menjadi tanggung jawabnya.
Sementara itu, belanja perjalanan dinas Sekretariat Daerah perlu ditelusuri berdasarkan kebutuhan koordinasi pemerintahan, pelaksanaan tugas kepala daerah, serta kegiatan administratif yang tercantum dalam dokumen anggaran.
Penelusuran tidak boleh berhenti pada nominal. Rincian kegiatan dan realisasi menjadi kunci untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran sudah sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Sorotan lain tertuju pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan rekapitulasi data yang disampaikan, anggaran awal perjalanan dinas perangkat daerah tersebut mencapai Rp21.684.280.000.
Besarnya nilai itu membutuhkan penjelasan terbuka mengenai peruntukan dan realisasinya, termasuk pemisahan kegiatan yang mendukung fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, konsultasi, koordinasi, serta kebutuhan administrasi sekretariat sesuai klasifikasi anggaran.
Seluruh pengeluaran perjalanan dinas tetap harus memenuhi ketentuan standar biaya, kelengkapan administrasi, dan bukti pertanggungjawaban yang sah.
Transparansi menjadi penting agar masyarakat dapat menilai apakah besarnya pengeluaran tersebut sebanding dengan kebutuhan pelaksanaan tugas kedewanan dan hasil yang diperoleh.
BAGAIMANA PENERAPAN EFESIENSI REALISASI RP57,40 MILIAR?
