Pengawasan juga perlu menilai dokumen perjalanan, surat tugas, bukti pengeluaran, hasil kegiatan, dan kesesuaian realisasi dengan program kerja.
Pada akhirnya, ukuran akuntabilitas bukan hanya apakah anggaran terserap tinggi atau mengalami penurunan, melainkan apakah penggunaannya sesuai aturan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Besarnya belanja perjalanan dinas Dinas Kesehatan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, serta Sekretariat DPRD menjadi alasan kuat bagi publik untuk meminta penjelasan berbasis dokumen. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu memastikan bahwa pengelolaan uang daerah berlangsung transparan, sementara pengawasan DPRD dan aparat pemeriksa harus bertumpu pada data yang lengkap dan dapat diuji.
