Persoalan berikutnya menyangkut kebijakan efisiensi belanja perjalanan dinas pada 2025. Dalam data yang disampaikan, anggaran awal perjalanan dinas Pemkab Bandung Barat tercatat sebesar Rp76.040.989.179. Jika angka tersebut dipotong 50 persen secara matematis, hasilnya menjadi sekitar Rp38.020.494.590.
Akan tetapi, angka tersebut merupakan hasil perhitungan pengurangan 50 persen dari anggaran awal, bukan otomatis menjadi pagu akhir yang sah untuk seluruh komponen perjalanan dinas tanpa melihat ruang lingkup dan penyesuaian anggaran yang berlaku.
Data yang sama mencatat anggaran setelah perubahan sebesar Rp62.881.640.690, dengan realisasi mencapai Rp57.400.954.255.
Artinya, realisasi tersebut setara sekitar 91,28 persen dari anggaran setelah perubahan. Masih terdapat selisih sekitar Rp5,48 miliar antara pagu dan realisasi.
Jika dibandingkan dengan anggaran awal, realisasi mengalami penurunan sekitar 24,51 persen. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan angka Rp38,02 miliar yang digunakan sebagai ilustrasi pengurangan 50 persen, realisasi lebih tinggi sekitar Rp19,38 miliar.
Perbandingan tersebut menjadi pertanyaan yang perlu dijawab melalui dokumen resmi. Selisih angka tidak serta-merta menunjukkan pelanggaran karena perlu dipastikan apakah seluruh data menggunakan cakupan belanja, periode, dan klasifikasi yang sama serta bagaimana penyesuaian anggaran dilaksanakan.
INPRES EFISIENSI PERLU DIUJI LEWAT DOKUMEN ANGGARAN
Kebijakan efisiensi belanja pemerintah pada 2025 tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 mengenai penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah juga menjadi salah satu rujukan yang disebut dalam materi pengaduan.
Dalam konteks ini, persoalan yang perlu ditelusuri adalah bagaimana kebijakan efisiensi diterapkan dalam penyusunan, penyesuaian, dan pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung Barat.
Pemeriksaan dokumen APBD awal, APBD Perubahan, penjabaran anggaran, serta Laporan Realisasi Anggaran diperlukan untuk mengetahui perubahan pagu dan dasar hukum setiap penyesuaian.
Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bertumpu pada perbandingan angka 50 persen, tetapi juga pada ketentuan yang berlaku, komponen belanja yang menjadi sasaran efisiensi, dan keputusan anggaran yang ditetapkan secara sah.
ARM MINTA AKUNTABILITAS BELANJA DIPERJELAS
Dalam materi pengaduan yang disampaikan Koordinator Nasional Konsorsium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) mempertanyakan penerapan efisiensi belanja perjalanan dinas di lingkungan Pemkab Bandung Barat. ARM menyoroti perbedaan antara perhitungan pengurangan 50 persen dari anggaran awal dengan nilai anggaran setelah perubahan dan realisasi akhir tahun.
Persoalan itu perlu ditindaklanjuti melalui pencocokan dokumen dan pemeriksaan yang objektif. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, aparat berwenang dapat menilai lebih lanjut berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, pemerintah daerah dan masing-masing perangkat daerah perlu memberikan penjelasan mengenai dasar penganggaran, hasil penyesuaian, serta realisasi perjalanan dinas yang telah dilaksanakan.
Keterbukaan informasi diperlukan bukan untuk menghakimi suatu instansi berdasarkan besarnya anggaran, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah uang publik digunakan sesuai kebutuhan dan menghasilkan manfaat nyata.
PENGAWASAN JANGAN BERHENTI PADA ANGKA, DATA HARUS SINKRON
Penelusuran belanja perjalanan dinas 2025 masih membutuhkan pencocokan antara rekapitulasi per perangkat daerah, Buku APBD, APBD Perubahan, dan Laporan Realisasi Anggaran konsolidasi.
Hal tersebut penting karena data anggaran awal per perangkat daerah yang tersedia belum mencantumkan seluruh instansi, sementara sejumlah angka dalam rekapitulasi disajikan dalam bentuk pembulatan. Oleh sebab itu, nilai akhir setiap perangkat daerah perlu diverifikasi kembali sebelum dijadikan dasar kesimpulan.
