PAMEKASAN, KANALINDONESIA.COM: Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Ansari, mengingatkan pengelola lembaga pendidikan Islam agar memastikan kelengkapan administrasi sebelum mengajukan bantuan pemerintah. Kesiapan dokumen, dinilai penting agar proses pengajuan tidak terkendala persyaratan yang berlaku.
Pesan tersebut disampaikan Hj. Ansari dalam kegiatan Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI) di Pamekasan, Madura. Dalam kegiatan itu, ia menekankan pentingnya kesiapan lembaga dalam memenuhi persyaratan administratif sebagai bagian dari proses mengakses program bantuan.
“Kalau Bapak Ibu punya lembaga, silakan diurus, dilengkapi administrasinya,” kata Hj. Ansari. Rabu (28/10/2026)
Menurutnya, kebutuhan lembaga terhadap bantuan harus diimbangi dengan kesiapan memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Dokumen yang belum tersedia atau belum lengkap dapat menjadi kendala dalam proses pengajuan.
Karena itu, pengelola lembaga diminta lebih aktif memeriksa dan menyiapkan dokumen sesuai ketentuan program yang dituju. Langkah tersebut diperlukan agar lembaga memiliki kesiapan ketika kesempatan pengajuan bantuan tersedia
Hj. Ansari juga mengingatkan masyarakat agar memahami mekanisme penyaluran bantuan dan menelusuri penyebab kendala yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, persoalan yang muncul dapat diidentifikasi secara tepat dan disampaikan kepada pihak yang berwenang.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Ansari menjelaskan bahwa ruang lingkup kemitraan komisinya mencakup Kementerian Agama. Dalam konteks tersebut, pembahasan anggaran dan pengawasan program menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan.
Program yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan, madrasah, pondok pesantren, serta bantuan bagi siswa dan mahasiswa turut menjadi perhatian sesuai kewenangan dan skema program yang tersedia.
Ia membuka ruang bagi masyarakat dan pengelola lembaga pendidikan untuk menyampaikan aspirasi, termasuk mengenai kebutuhan serta kendala yang dihadapi dalam mengakses program pemerintah.
Menurutnya, partisipasi masyarakat diperlukan agar pelaksanaan program dapat diawasi dan persoalan yang ditemukan memperoleh tindak lanjut melalui mekanisme yang sesuai.
Melalui kegiatan NGOPI, Hj. Ansari berharap masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai program pendidikan Islam, tetapi juga mengetahui persyaratan administrasi dan jalur penyampaian aspirasi.
Kelengkapan administrasi, pemahaman terhadap prosedur, dan komunikasi dengan pihak terkait menjadi langkah awal yang perlu dipersiapkan lembaga pendidikan agar dapat mengikuti proses pengajuan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku
