JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Pergerakan rupiah yang berada di level Rp18.165 per dolar Amerika Serikat (AS) dan tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi perhatian pemerintah. Di tengah dinamika pasar keuangan global, investor diminta tidak mengambil keputusan secara terburu-buru, melainkan mencermati fundamental ekonomi nasional dan kinerja perusahaan sebelum menentukan langkah investasi.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menegaskan bahwa pembenahan pasar modal Indonesia harus terus dilakukan melalui penguatan transparansi, tata kelola, serta penegakan hukum. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas pasar dan kepercayaan investor.
Pernyataan itu disampaikan Dradjad dalam diskusi Business Talk Kompas TV di Jakarta, Selasa (3/11/2026), menyikapi dinamika pasar modal dan nilai tukar rupiah.
“Presiden di dalam rapat kabinet, paripurna ya, itu menegaskan kita harus melakukan perbaikan-perbaikan yang fundamental atas pasar modal kita,” ujar Dradjad sebagaimana dikutip dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, pembenahan pasar modal perlu diarahkan pada peningkatan keterbukaan informasi, penguatan tata kelola perusahaan, serta pencegahan praktik manipulasi harga saham atau yang dikenal dengan istilah goreng-gorengan.
Pemerintah juga mendorong keterbukaan informasi mengenai struktur kepemilikan saham, termasuk pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas satu persen. Kebijakan tersebut diharapkan membantu investor memperoleh informasi yang lebih transparan dalam menilai suatu emiten.
Di tengah perhatian terhadap pasar keuangan, data laporan pasar harian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat IHSG pada perdagangan Rabu (4/11/2026) ditutup di level 4.919,77 atau menguat 0,32 persen dibandingkan hari sebelumnya.
Sementara itu, nilai tukar rupiah tercatat Rp18.165 per dolar AS atau melemah 0,09 persen secara harian. Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada di level 7,70 persen, naik 0,40 basis poin.
Pergerakan tersebut berlangsung di tengah ketidakpastian ekonomi global, kenaikan harga energi, serta perubahan sentimen investor terhadap pasar negara berkembang.
Salah satu perhatian pelaku pasar adalah penilaian penyedia indeks global MSCI terhadap pasar modal Indonesia. Ancaman perubahan klasifikasi Indonesia dari kategori emerging market menjadi standalone market menjadi perhatian pemerintah dan pelaku pasar.
Dradjad menilai penilaian lembaga indeks internasional perlu dicermati, tetapi investor tidak seharusnya menjadikannya satu-satunya dasar pengambilan keputusan.
Ia juga mengingatkan investor ritel agar tidak mudah terpancing sentimen negatif maupun informasi yang belum terverifikasi.
“Keputusan investasi perlu didasarkan pada pertimbangan rasional, dengan memperhatikan fundamental dan prospek perusahaan serta orientasi investasi jangka panjang,” demikian penekanan pemerintah dalam siaran pers tersebut.
Di sisi lain, pemerintah menyampaikan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan meskipun menghadapi tekanan eksternal.
Berdasarkan hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang disampaikan pada 3 November 2026, perekonomian Indonesia pada 2026 diprakirakan tumbuh di atas 5,4 persen secara tahunan.
Ketahanan tersebut tercermin dari sejumlah indikator ekonomi, antara lain:
– Pertumbuhan ekonomi: Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen. Sebanyak 17 dari 38 provinsi mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional, termasuk tujuh provinsi yang tumbuh lebih dari 6 persen.
– Neraca perdagangan: Periode Januari-September 2026 mencatat surplus 10,61 miliar dolar AS. Khusus September 2026, surplus mencapai 3,36 miliar dolar AS.
