Pemkab Bandung Barat perlu memastikan apakah angka 68,6 dan 71,08 berasal dari tahapan penilaian yang berbeda, hasil pemutakhiran, mekanisme koreksi, atau terdapat perbedaan dokumen yang digunakan.
Penjelasan tersebut penting agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat maupun menimbulkan persepsi bahwa informasi capaian kinerja pemerintah daerah tidak disampaikan secara konsisten.
Selain itu, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga menjadi pihak yang relevan untuk dimintai konfirmasi mengenai hasil akhir penilaian dan dokumen resmi yang menjadi dasar penetapan nilai.
Sebab, keterbukaan informasi tidak seharusnya berhenti pada slogan dan klaim keberhasilan pemerintah daerah.
Justru ketika terdapat perbedaan data, pemerintah harus menunjukkan komitmennya dengan membuka dokumen, menjelaskan dasar penilaian, serta memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keterbukaan informasi bukan semata-mata angka dalam keputusan atau predikat yang diperoleh, melainkan sejauh mana masyarakat dapat mengetahui, mengakses, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Bandung Barat membutuhkan pemerintahan yang tidak hanya mengklaim transparan, tetapi juga mampu membuktikan keterbukaan melalui pelayanan informasi yang mudah, cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
