Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pembenahan ekonomi nasional harus berlandaskan Pasal 33 UUD 1945. Konstitusi mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Presiden menilai sistem ekonomi Indonesia harus kembali pada prinsip kekeluargaan sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa.
“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang,” ungkapnya.
Prabowo juga mengkritik pola pengelolaan kekayaan alam yang menurutnya lebih banyak menguntungkan pihak tertentu, sementara hasilnya tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Indonesia.
Ia menegaskan pembenahan sistem ekonomi harus diarahkan untuk menyelamatkan kekayaan nasional, mengurangi kemiskinan, dan memastikan rakyat menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam.
Instruksi Presiden mengenai porsi minimal 70 persen hasil tambang untuk negara kini menghadirkan tantangan pada tahap pelaksanaan.
Pemerintah perlu menjelaskan bentuk kebijakan yang akan diterapkan, dasar hukum penguasaan saham, metode penghitungan manfaat ekonomi, serta mekanisme pengawasan terhadap perusahaan pemegang IUP.
Kementerian ESDM juga perlu membuka informasi mengenai target penerimaan negara, perkembangan pelaksanaan kebijakan, dan hasil evaluasi secara berkala.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak cukup diukur dari besarnya persentase yang diumumkan. Ukurannya adalah berapa besar tambahan penerimaan negara yang benar-benar diperoleh, seberapa transparan pengelolaannya, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
Tanpa transparansi dan pengawasan yang kuat, target 70 persen berpotensi menjadi angka kebijakan tanpa ukuran keberhasilan yang dapat diuji publik.
