JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memutuskan untuk mengundur pelaksanaan Sidang Paripurna dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden (Wapres). Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi dan kelompok anggota pada Senin (16/11/2026).
Berdasarkan hasil rapat gabungan tersebut, sidang paripurna yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026 resmi dijadwalkan ulang menjadi 9 Desember 2026.
“Menunggu jadwal presiden yang padat, presiden memerlukan usul dari partai koalisi” ujar Ahmad Muzaeni dalan konferensi pers di gedung DPR/MPR RI.
Penundaan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan seluruh tahapan konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa pimpinan MPR telah menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto pada Senin (16/11/2026).
Surat tersebut diterima sekitar pukul 11.10 WIB dan menjadi salah satu materi penting yang dibahas dalam rapat gabungan.
Surat Presiden tersebut berkaitan dengan proses lanjutan pengisian jabatan Wakil Presiden.
Setelah menerima surat itu, pimpinan MPR kemudian membahas langkah-langkah kelembagaan yang harus ditempuh, termasuk penyesuaian jadwal sidang paripurna dan mekanisme pemeriksaan calon yang akan diajukan.
Dalam tahapan berikutnya, Presiden Prabowo Subianto akan menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR RI. Kedua nama tersebut selanjutnya akan menjalani proses verifikasi oleh tim khusus yang telah disiapkan MPR.
Tim verifikasi MPR RI beranggotakan 36 orang. Tim ini akan bertugas melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan serta kelengkapan administrasi calon sebelum proses dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Proses verifikasi menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa calon yang diajukan memenuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi salah satu dasar bagi MPR dalam mempersiapkan pelaksanaan sidang paripurna.
Perubahan jadwal dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026 menunjukkan bahwa MPR masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan tahapan administratif dan kelembagaan sebelum agenda pengisian jabatan Wakil Presiden dilaksanakan.
Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto. Identitas calon, hasil verifikasi tim MPR, serta keputusan dalam sidang paripurna mendatang akan menjadi bagian penting dari proses politik dan ketatanegaraan Indonesia.
Sidang Paripurna MPR RI pada 9 Desember 2026 diharapkan menjadi tahapan penting dalam menentukan kelanjutan kepemimpinan nasional, khususnya dalam mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong.

