Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya bukan merupakan objek yang dapat diajukan upaya hukum kasasi. Oleh karena itu, apabila Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut, maka menurut hemat kami, pengajuan upaya hukum tersebut patut dinilai tidak memenuhi persyaratan formil karena bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Namun demikian, kami tetap menghormati hak Jaksa Penuntut Umum untuk menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, kami berharap agar kepastian hukum serta hak-hak Klien karni senantiasa dihormati dan dilindungi. Selain itu, putusan bebas ini menjadi angin segar sekaligus membawa kelegaan bagi para marketing freelance yang saat itu tergabung dalam PT OSO Sekuritas Indonesia dan lainnya. Putusan ini bukan sekadar memberikan keadilan bagi Klien kami, tetapi juga menjadi bukti bahwa harapan untuk memperoleh keadilan masih tetap ada. Di tengah berbagai ujian dalam penegakan hukum, putusan ini kembali menegaskan bahwa keadilan masih memiliki tempat di negara ini.
Marketing freelance merupakan profesi yang dijalankan oleh seseorang untuk memperoleh penghidupan dengan membantu perusahaan memasarkan produk atau jasa yang ditawarkan. Atas kegiatan pemasaran tersebut, marketing freelance memperoleh upah atau komisi berdasarkan kesepakatan dengan perusahaan. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, muncul fenomena yang memprihatinkan, ketika marketing freelance seolah olah ditempatkan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya gagal bayar oleh perusahaan yang produknya mereka bantu pasarkan. Padahal, kegiatan memasarkan suatu produk tidak serta merta menjadikan marketing freelance sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada konsumen atau investor.
Bagalmana mungkin seorang marketing freelance harus dimintai pertanggungjawaban atas dana yang diklola oleh perusahaan, sementara tugasnya hanya sebatas memasarkan produk perusahaan? Pada kenyataannya, marketing freelance tidak terlibat dalam pengelolaan dana, apalagi menikmati dana hasil penjualan produk perusahaan tersebut secara langsung.
Pertanyaan mendasarnya, bagaimana mungkin seorang marketing freelance dipersalahkan atas kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (gagal bayar) yang terjadi di kemudian hari? Terlebih, dalam mekanisme transaksi keuangan, nasabah melakukan penempatan dana secara langsung ke rekening perusahaan, bukan melalui rekening pribadi marketing freelance.
Lebih jauh lagi, dalam perkara ini, nasabah yang berkedudukan sebagai Saksi korban telah mengetahui produk investasi yang ditawarkan kepadanya. Hal tersebut tidak terlepas dari kedudukannya yang juga merupakan sesama marketing freelance pada perusahaan yang sama.
Dengan demikian, perlu ada batas yang jelas antara tanggung jawab seorang marketing freelance dalam memasarkan produk dan tanggung jawab perusahaan dalam mengelola dana serta memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Keduanya tidak dapat serta-merta disamakan, terlebih tanpa adanya pembuktian mengenai keterlibatan dan kesalahan masing-masing pihak.
Lantas, apakah dapat dibenarkan apabila seorang marketing freelance dimintai pertanggungjawaban atas permasalahan yang timbul di kemudian hari terhadap produk yang dipasarkannya? Terlebih, produk tersebut merupakan produk yang memiliki izin dan bukan merupakan produk ilegal atau bodong. Sebaliknya, apakah perusahaan sebagai pihak yang menerbitkan dan mengelola produk tersebut justru dapat terlepas dari pertanggungjawaban hukum atas permasalahan yang terjadi?

