Dengan penetapan NK, jumlah pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut menjadi lima orang, termasuk satu tersangka yang telah meninggal dunia.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, NK langsung menjalani penahanan oleh penyidik Kejati Jawa Timur.
Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung mulai 16 November hingga 5 Desember 2026. NK ditempatkan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Penahanan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejati Jawa Timur Nomor: Print-4810/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum terhadap tersangka NK.
Pertama, Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kedua, Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ketiga, Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 20 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sebagaimana tercantum dalam keterangan Kejati Jatim.
Penetapan tersangka baru ini menjadi perkembangan penting dalam pengusutan dugaan praktik pungutan liar pada pelayanan perizinan sektor energi dan sumber daya mineral di Jawa Timur.
Kasus tersebut sekaligus menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang seharusnya memberikan pelayanan perizinan sesuai ketentuan, bukan membebani masyarakat dan pemohon izin dengan pungutan di luar aturan.
Penyidikan Kejati Jawa Timur masih menjadi perhatian publik, terutama dalam mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat serta aliran dana dalam perkara dugaan korupsi tersebut. (SNT)

