Selain itu, terdapat Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
KPK juga tengah mendalami dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan promosi, rotasi maupun mutasi jabatan di lingkungan kementerian tersebut.
Rangkaian pemeriksaan terhadap pejabat pertanahan di Bandung Barat, termasuk pihak perusahaan swasta, memperlihatkan bahwa penyidikan KPK tidak hanya berfokus pada perkara pembukaan blokir lahan di Bogor.
Namun, sejauh ini pemanggilan para saksi dari Bandung Barat belum dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan mereka dalam tindak pidana korupsi. Status mereka dalam agenda pemeriksaan tersebut adalah sebagai saksi.
Publik kini menantikan sejauh mana penyidik KPK akan mengungkap dugaan praktik penyimpangan dalam pelayanan pertanahan, termasuk pengurusan sertifikat HGB dan kemungkinan adanya aliran penerimaan kepada oknum pejabat.
Perkembangan penyidikan ini sekaligus menjadi perhatian bagi penyelenggaraan pelayanan pertanahan di Kabupaten Bandung Barat agar berjalan transparan, profesional, serta terbebas dari praktik suap maupun penyalahgunaan kewenangan.

