SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Penyidikan dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) memasuki babak baru.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara pengelolaan keuangan perusahaan daerah Tahun Anggaran 2025–2026.
Mereka adalah MN, Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS; NW, Direktur Operasional dan Umum; EES, anggota Badan Pengawas PDTS KBS; serta MM, advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner.
Mereka ditetapkan sebagai tersangka pada 19 November 2026 dan langsung ditahan selama 20 hari hingga 8 Desember 2026 di Rutan Cabang Kejati Jatim.
Penyidik menduga terdapat penggunaan kas perusahaan untuk membiayai jasa hukum sekaligus dana yang disebut-sebut sebagai upaya menghentikan penanganan perkara korupsi. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik kejaksaan.
Peristiwa bermula pada Februari 2025 ketika NW dan MN diperiksa di Kejari Tanjung Perak terkait dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant. Keduanya kemudian meminta bantuan EES untuk mendapatkan pendampingan hukum dari MM.
Dalam perkembangannya, MM diduga meminta biaya jasa hukum Rp100 juta serta dana Rp500 juta yang disebut untuk menutup perkara. Dana tersebut diduga dikeluarkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan NW dan MN.
Permintaan serupa kembali muncul pada April 2025 ketika jajaran direksi dan pengawas diperiksa Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013–2024. Saat itu, penyidik menduga ada permintaan biaya jasa hukum Rp100 juta dan dana Rp995 juta.
Total dana yang dipersoalkan dalam rangkaian permintaan tersebut mencapai Rp2,41 miliar.
Untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran, para tersangka diduga menyusun dokumen kerja sama jasa hukum, kegiatan review SOP, perjanjian kerja sama, hingga kuitansi honorarium konsultan hukum.
Selain itu, penyidik menemukan pengeluaran kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni Rp707,77 juta pada 2025 dan Rp152,78 juta pada 2026.
Berdasarkan audit BPKP Jawa Timur tertanggal 11 November 2026, total kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp3.270.559.452.
Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 603 atau subsidiair Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penetapan tersangka dan penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan. Pembuktian kesalahan para tersangka selanjutnya akan dilakukan melalui proses peradilan. ANto

