Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL BANDUNG

P4KBB Desak Pemkab Bandung Barat Transparan soal Alih Fungsi Lahan Kota Baru Parahyangan, KPK Diminta Telusuri

P4KBB Desak Pemkab Bandung Barat Transparan soal Alih Fungsi Lahan Kota Baru Parahyangan, KPK Diminta Telusuri

“Harus jelas tanah itu milik siapa. Apakah tanah desa, aset Pemda, atau tanah masyarakat. Kalau memang ada persoalan pembayaran, harus dibuka secara terang agar tidak ada masyarakat kecil yang dirugikan,” katanya.

Atas berbagai persoalan tersebut, P4KBB meminta KPK tidak hanya mendalami aspek pelayanan administrasi pertanahan, tetapi juga menelusuri setiap informasi yang relevan mengenai proses perubahan zonasi, pengelolaan lahan, serta mekanisme transaksi tanah sesuai dengan ruang lingkup penyidikan.

P4KBB juga mendorong Pemkab Bandung Barat memberikan penjelasan kepada publik mengenai kebijakan tata ruang dan perizinan yang berkaitan dengan kawasan tersebut.

Yacob menegaskan, investasi tetap memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kepentingan investasi tidak boleh mengesampingkan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan hak-hak masyarakat.

“Jangan sampai investasi yang seharusnya membawa manfaat justru menimbulkan persoalan baru. Pemerintah harus berhati-hati membuka kawasan hijau menjadi kawasan pembangunan. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan,” pungkasnya.

KPK PANGGIL PEJABAT PERTANAHAN DAN PIHAK PERUSAHAAN

Sorotan P4KBB tersebut muncul setelah KPK memanggil sejumlah pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat serta pihak perusahaan yang berkaitan dengan kawasan Kota Baru Parahyangan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Selasa (17/11/2026).

Pemeriksaan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya dalam pengurusan layanan pertanahan, khususnya terkait sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dua pejabat yang dipanggil yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, Dindin Saripudin, dan mantan Kepala Kantor Pertanahan KBB, Gunung Jayalaksana.

Selain keduanya, penyidik juga memanggil Evelin Lili yang menjabat Manager Accounting PT Bela Parahiyangan Investindo atau perusahaan yang berkaitan dengan Perumahan Kota Baru Parahyangan, serta Nana Ristana yang tercatat sebagai karyawan perusahaan tersebut.

Dua pejabat struktural Kantor Pertanahan KBB lainnya yang turut dipanggil adalah Zamilul Muttaqien selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan serta Cilvia A. Ptnh selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya pemanggilan sejumlah saksi tersebut. Ia menjelaskan pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendalami dugaan praktik korupsi yang tengah ditangani lembaga antirasuah.

“Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Pemanggilan sejumlah pejabat pertanahan dan pihak perusahaan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan yang sedang berjalan.

Meski demikian, pemeriksaan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Penetapan tanggung jawab hukum tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.

P4KBB berharap proses penegakan hukum dapat mengungkap persoalan secara terang, sekaligus mendorong pemerintah daerah memberikan kepastian informasi kepada masyarakat mengenai tata ruang, status tanah, dan proses pembangunan di kawasan Kota Baru Parahyangan.

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita