PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Daerah Ponorogo berupaya keras untuk melakukan percepatan penanganan angka stunting dengan menggelar kegiatan rembug stunting di gedung Pusdalops, Selasa(28/09/2021).
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku sehingga dalam jangka pendek, stunting menyebabkan gagal tumbuh dan menurunnya kapasitas intelektual.
Dari data yang ada pada tahun 2021 ini pemerintah kabupaten Ponorogo menangani pengentasan angka stunting di 10 desa yang tersebar di beberapa kecamatan di Ponorogo.
Sedangkan tahun 2022 mendatang Pemerintah Ponorogo akan menangani 15 desa yang masuk dalam rencana penanganan pengentasan angka stunting, karena diprediksi akan terjadi peningkatan angka stunting yang disebabkan karena adanya penurunan tingkat ekonomi akibat krisis kesehatan selama masa pandemi covid -19 ini, untuk itu dibutuhkan saling koordinasi, saling sinergi dan saling gotong-royong dengan berbagai pihak termasuk masyarakat untuk terus menurunkan angka stunting di Ponorogo.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, Teguh menyampaikan, analisis situasi terkini kondisi angka stunting di Ponorogo, indikatornya locusnya hingga upaya pengentasannya meski dalam situasi pandemi covid 19 terus diupayakan. Yang telah dilakukan diantarannya pemberian PMB balita dan bumil, balita gizi buruk, work shop pada kader, menyediakan 200 tenaga pendampingan terhadap ibu hamil dengan risiko tinggi, bebas ODF, promosi kesehatan lewat media sosial dan membuka Posyandu.
Upaya konvergensi akan terwujud apabila program/ kegiatan nasional, daerah, dan desa sebagai penyedia layanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi sesuai kewenangan, layanan dari setiap intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif tersedia dan dapat diakses bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama rumah tangga 1.000 HPK (ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan), kelompok sasaran prioritas menggunakan dan mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. pelaksanaan analisis situasi awal; pelaksanaan rembuk stunting; dan penyusunan rencana kerja, analisis situasi awal dan rembuk stunting dilakukan untuk mengetahui kondisi stunting di wilayah kabupaten/ kota, penyebab utama, dan identifikasi program/ kegiatan yang selama ini sudah, upaya penanganan stunting seperti pola asuh, pola makan dan air bersih.
“Meski pandemi, 31 Puskesmas masih membuka kelas ibu hamil dengan cara bergilir. Ini juga dalam rangka edukasi jangan sampai ibu hamil terpapar covid-19 . Karena ibu hamil yang terpapar covid-19 resikonnya sangat tinggi, “ucap Teguh.
Upaya lain yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo untuk menurunkan angka stunting ini adalah membuka Posyandu di masa pandemi sejak Agustus, meski harus ditutup karena lonjakan kasus covid tinggi beberapa waktu lalu.
“Sekarang sudah kita buka lagi 50%. Pembukaan kembali Posyandu di Ponorogo ini termasuk tertinggi karena wilayah lainnya di Jawa Timur belum melaksanakan Posyandu. Namun dengan bekerja keras Satgas, diatur jadwalnya dibuat secara bergilir, protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat sehingga betul-betul safety . Alhamdulillah tidak ada klaster Covid-19 dari posyandu, “ tegasnya .
