SIDOARJO,KANALINDONESIA.COM – Dunia pendidikan di Kabupaten Sidoarjo kembali tercoreng. SDN Sumokali, Kecamatan Candi, diduga menjalankan praktik menyimpang dengan menyingkirkan fungsi Komite Sekolah yang sah, lalu menggantinya dengan paguyuban wali murid versi sekolah yang disinyalir hanya menjadi alat legitimasi kebijakan kepala sekolah.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, saat ini terdapat dua kelompok wali murid yang sama-sama mengklaim memiliki peran di SDN Sumokali. Satu adalah Komite Sekolah resmi sesuai regulasi Dinas Pendidikan, sementara kelompok lainnya adalah paguyuban wali murid yang keberadaannya justru dipertanyakan legalitas dan fungsinya.
Padahal, sesuai regulasi, Komite Sekolah merupakan lembaga mandiri yang sah dan wajib ada di satuan pendidikan. Komite berfungsi sebagai mitra sekolah dalam pengambilan kebijakan, pendukung non-pungutan, pengontrol transparansi keuangan, sekaligus mediator antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Tujuannya jelas: menjamin tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan demokratis.
Namun fakta di lapangan berkata lain. Di SDN Sumokali, fungsi strategis komite sekolah justru diduga dikebiri. Peran tersebut seakan diambil alih oleh sekelompok wali murid yang mengatasnamakan paguyuban wali murid, yang disebut-sebut aktif menggalang dana dengan dalih pembangunan sekolah, namun tidak menjalankan fungsi kontrol dan transparansi keuangan.
Ironisnya, paguyuban tersebut justru diduga membantu dan melanggengkan kebijakan kepala sekolah, termasuk dalam aktivitas yang disinyalir mengarah pada praktik pungutan liar (pungli).
Kasus ini mencuat setelah Komite Sekolah SDN Sumokali mengaku tidak pernah lagi diajak koordinasi dalam berbagai kebijakan sekolah.
“Belakangan ini kami sebagai komite sekolah tidak pernah diajak koordinasi, sering ditinggal, seolah-olah tidak difungsikan,” ungkap salah satu anggota komite yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Sekolah SDN Sumokali, Khoiriyah, masih memilih bungkam dan belum memberikan klarifikasi terkait dugaan pungli dana Program Indonesia Pintar (PIP) maupun keberadaan paguyuban wali murid tersebut.
Kelompok paguyuban wali murid yang dipimpin Anis juga belum berhasil dikonfirmasi.
Ketua LSM Java Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi langsung ke lapangan dan menemukan indikasi kuat adanya dua struktur wali murid yang berjalan bersamaan.
“Hasil investigasi kami jelas. Komite Sekolah yang sah diketuai Karbun, sementara ada paguyuban wali murid yang diketuai Anis. Kami menduga paguyuban ini adalah kepanjangan tangan kepala sekolah, untuk menjalankan kebijakan yang menyimpang dari regulasi pendidikan,” tegas Sigit.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi data awal dugaan penyelewengan anggaran di SDN Sumokali.
“Kami sudah mengantongi beberapa data dugaan penyelewengan,dan pungli mulai dari pemotongan Dana PIP sebesar Rp 75 ribu /siswa sebanyak 28 siswa dengan dalih untuk pembangunan ,pengelolaan dana BOS, penyaluran dana BOS untuk sarana da prasarana sekolah tahun 2024 sebesar Rp 46.155.165,- dan pada tahun 2025 sebesar Rp 50.612.375,- sedangkan ada informasi yang saya dapat ada dugaan permintaan iuran kepada wali murid untuk pembangunan kamar mandi dengan nominal kelas 1 sampai Kelas 5 sebesar Rp 50.000/siswa, kelas 6 sebesar Rp 100.000/siswa, dengan total sekitar 191 siswa , Ini tidak bisa dianggap sepele karena dana sudah mencakup semuanya termasuk ada bantuan pembangunan dari dinas terkait,dan harus diusut tuntas oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo,serta harus diberikan sanksi tegas,apabila tidak ada sanksi tegas dari pihak Dinas Pendidikan maka kami akan laporkan ke APH” tambahnya.
