BANGKALAN.KANALINDONESIA.COM: Seorang santriwati yang menjadi korban pencabulan dan diduga dilakukan oleh 2 oknum lora di pondok pesantren (ponpes) Nurul Karomah Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan – Jatim. Serta beritanya sempat viral di berbagai media cetak, televisi, online dan tiktok serta menjadi konsumsi publik seantero jagad nusantara beberapa waktu lalu.
Mendapat pendampingan dari Pemkab. Bangkalan melalui Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Bangkalan. Informasi tersebut disampaikan Kepala Dinas KBP3A Bangkalan, Sudiyo yang akrab disapa Yoyok, Jum’at, 30 Januari 2026.
Menurut penjelasan Yoyok, kasus pencabulan yang menimpa santriwati itu. Pertamakali dilaporkan oleh dua aktivis perempuan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) lewat hotline tanggal 28 November 2025 silam. Setelah menerima laporan, pihak UPTD PPA Bangkalan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Guna memastikan keabsahan dan penanganan lanjutan terhadap kasus tersebut.
Lebih jauh Yoyok menyampaikan bahwa sesudah menerima laporan, Dinas KBP3A Bangkalan juga berkoordinasi dengan UPTD PPA Prov.Jatim, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Termasuk berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak korban. Serta pengajuan restitusi melalui kuasa hukum korban.
“Semua ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen kepada masyarakat Bangkalan dalam memberi perlindungan secara maksimal dan pemulihan jiwa korban kekerasan seksual,” kata Yoyok.
“Termasuk pendampingan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan, baik saat diproses di Polres Bangkalan maupun di Polda Jatim. Juga melakukan asesmen psikologis, konseling dan home visit,” tandasnya.
Pada kesempatan ini Yoyok berharap dan mengimbau kepada seluruh masyarakat Bangkalan. Jika suatu saat menemukan kasus serupa, supaya secepatnya melaporkan kasus kekerasan atau pelecehan seksual terhadap kaum perempuan dan anak di lingkungan masing – masing. Melalui hotline UPTD PPA atau datang langsung ke kantor UPTD PPA di Jalan Soekarno Hatta, Bangkalan.
“Penanganan kasus harus dilakukan secara terbuka sehingga kejadian semacam itu tidak terulang lagi. Sebab apa yang kita lakukan merupakan bentuk tanggung jawab kita bersama, ” pungkas mantan Kepala Dinkes Bangkalan tersebut.
