SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Dua Raperda yang yaitu Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperda tentang Perangkat Daerah saat masih menggantung dan menunggu greenlight dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Padahal sejatinya keduanya sudah rampung pembahasannya di legislatif sejak November 2025.
Ketua Bapemperda DPRD Jatim, Yordan M. Batara-Goa, menegaskan bahwa bola panas kini berada di tangan pusat.
“Pembahasan di tingkat DPRD sudah selesai, tapi sampai akhir tahun ternyata belum bisa diselesaikan karena proses di Kemendagri belum tuntas. Jadi, mau tidak mau harus diperpanjang ke 2026,” tegas Yordan, Sabtu (15/02/26).
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, dua Raperda tersebut sejatinya merupakan carry over atau kelanjutan dari perda yang belum tuntas pada tahun lalu, sementara Raperda ini sebenarnya diharapkan tuntas tahun 2025.
“Dua perda ini sebenarnya ditargetkan selesai pada 2025. Pembahasannya sudah selesai, tapi diluar harapan sampai akhir tahun lalu proses di Kementerian Dalam Negeri belum tuntas, sehingga harus diperpanjang ke 2026,” ujar Yordan.
Yordan menjelaskan bahwa DPRD Jawa Timur telah menyelesaikan pembahasan kedua regulasi tersebut sejak November 2025.
“Ya ini kita menunggu dari Kemendagri, di kitanya sudah selesai dibahas bulan November. Cuma rupanya masih ada yang harus diselesaikan di Kemendagri, terutama terkait perangkat daerah yang memerlukan perbaikan,” jelasnya.
Sementara itu, untuk Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, anggota Fraksi PDIP ini menyebut prosesnya masih menunggu antrean di Kemendagri. Meski demikian, DPRD memastikan seluruh pembahasan di tingkat daerah telah dituntaskan.
Selain itu, Yordan juga menyinggung perubahan nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang akan ditambah dengan sektor ekonomi kreatif (Ekraf), sehingga menjadi Disbudparekraf.
“Disbudpar kita tambahin dengan Ekraf, ekonomi kreatif,” katanya.
Tak hanya itu, Raperda Perangkat Daerah juga mengatur penghapusan biro yang sebelumnya diatur melalui perda. Sesuai ketentuan terbaru, pengaturan biro cukup melalui Peraturan Gubernur.
“Kalau sebelumnya biro itu diatur dengan perda, sekarang tidak perlu lagi, cukup dengan peraturan gubernur,” ujarnya.
Anggota Komis A ini menambahkan, pengaturan ini juga berkaitan dengan penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ke depan, dimungkinkan adanya biro khusus yang menangani BUMD, meski hingga kini ketentuannya masih belum dapat diubah.
“Ini penting karena nanti ada kaitannya dengan penataan BUMD. Kemungkinan akan ada biro khusus yang mengurusi BUMD, tapi kita belum tahu karena aturannya memang masih belum bisa diubah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur mulai memanaskan mesin legislasi. Tak tanggung-tanggung, 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diproyeksikan masuk dalam daftar “super prioritas” Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026.
Bapemperda menegaskan misi besar tahun ini adalah melahirkan payung hukum yang “membumi” dan berdampak instan bagi rakyat Jatim di tengah dinamika ekonomi global.
Ada tiga pilar utama yang menjadi “ruh” dalam daftar Raperda 2026 yakni Proteksi UMKM dan Ekraf tentang regulasi ini didesain sebagai karpet merah bagi pelaku usaha lokal agar lebih mudah mengakses modal sekaligus memproteksi produk asli Jatim agar mampu bertarung di pasar internasional.
Yang kedua adalah digitalisasi birokrasi lewat payung hukum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), DPRD ingin memangkas birokrasi yang berbelit demi efisiensi layanan publik yang lebih transparan.
