JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Fenomena polarisasi di media sosial menjadi sorotan dalam sarasehan yang digelar anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumrambah di wilayah Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang pada Senin (23/2/2026) siang.
Di hadapan ratusan warga dari Kecamatan Diwek dan Jogoroto, Wiwin mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi di era digital harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila.
“Media sosial membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Itu sehat bagi demokrasi. Tapi kalau tidak dibarengi etika dan nilai kebangsaan, bisa memicu polarisasi,” ujarnya.
Demokrasi Perlu Fondasi Nilai
Dalam kegiatan bertajuk “Sosialisasi Membangun Karakter Demokratis Melalui Pendidikan Berbasis Pancasila” itu, Wiwin menegaskan kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari demokrasi. Namun, menurutnya, kebebasan tidak boleh lepas kendali.
“Demokrasi tanpa nilai Pancasila bisa kehilangan arah. Kita bebas berpendapat, tapi tetap harus menjunjung musyawarah, gotong royong, dan menghormati perbedaan,” tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Ia menekankan, pendidikan Pancasila tidak cukup hanya diajarkan secara teoritis di sekolah. Implementasinya harus nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menyikapi perbedaan pilihan politik.
Pendidikan Politik dari Lingkungan Terdekat
Sarasehan tersebut juga menghadirkan mantan Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, serta Wakil Ketua I DPRD Jombang, Donny Anggun.
Sumrambah menilai demokrasi Indonesia memiliki kekhasan karena berakar pada Pancasila dan keberagaman bangsa.
“Kita ini bangsa besar dengan banyak perbedaan. Kalau tidak kembali pada Pancasila, demokrasi bisa mudah terpecah oleh kepentingan sesaat,” katanya.
Ia menambahkan, pendidikan politik harus dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitar. Karakter demokratis, menurutnya, dibangun melalui proses panjang, bukan secara instan.
Sementara itu, Donny Anggun mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam demokrasi, tidak hanya saat pemilu lima tahunan.
“Partisipasi itu juga hadir dalam diskusi publik dan pengawalan kebijakan. Sampaikan aspirasi dengan santun dan rasional,” ujarnya.
Diskusi berlangsung interaktif. Sejumlah warga mengangkat isu polarisasi politik di media sosial hingga tantangan generasi muda menjaga nilai kebangsaan di era digital. Kemudian sarasehan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus merawat demokrasi yang beretika dan berlandaskan Pancasila di Kabupaten Jombang.(Faiz)
