Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL NASIONAL

Badan Gizi Nasional Wajibkan Mitra Alokasikan 30 Persen Pendapatan untuk Kegiatan Sosial dan Pendidikan

Badan Gizi Nasional Wajibkan Mitra Alokasikan 30 Persen Pendapatan untuk Kegiatan Sosial dan Pendidikan

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Badan Gizi Nasional (BGN) menginstruksikan seluruh mitra dan yayasan pelaksana program Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) Peduli untuk mengalokasikan minimal 30 persen dari pendapatan mereka bagi kegiatan sosial dan pendidikan. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan bahwa program pemenuhan gizi nasional tetap berjalan selaras dengan visi Presiden dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, menekankan pentingnya integritas mitra dalam menjalankan operasional program, termasuk dalam penyediaan bahan baku pangan yang berkualitas. Ia memperingatkan para mitra agar tidak memanipulasi kualitas maupun kuantitas bahan pangan demi mengejar keuntungan pribadi, yang berpotensi merugikan kesehatan dan pemenuhan gizi para siswa penerima manfaat.

“Jangan lagi main-main di harga. Anda sudah mendapatkan keuntungan yang cukup. Tolong peduli juga dengan sekolah-sekolah yang Anda bantu. Jika ada atap yang bocor atau sekolah yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak, bantulah perbaikannya,” tegas Nanik dalam pernyataannya.

BGN saat ini tengah menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) resmi yang akan mewajibkan pemotongan 30 persen laba mitra untuk disalurkan kembali ke sekolah-sekolah dalam bentuk bantuan infrastruktur maupun sosial. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan yayasan mitra tidak hanya fokus pada distribusi pangan, tetapi juga memiliki dampak berkelanjutan terhadap lingkungan pendidikan di sekitarnya.

Melalui pengawasan ketat dan standarisasi operasional ini, Badan Gizi Nasional berharap seluruh mitra SPPG Peduli dapat bekerja secara profesional dan transparan. Pemerintah berkomitmen untuk mengevaluasi setiap mitra yang terbukti melanggar ketentuan, guna menjaga kualitas program gizi nasional tetap pada standar tertinggi. (Tim)

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita