PAMEKASAN, KANALINDONESIA.COM: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pamekasan menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih sertifikat ISO 27001 Penghargaan ini diberikan langsung oleh perwakilan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri sebagai bentuk pengakuan atas keamanan informasi dan tata kelola pelayanan publik.
Kepala Disdukcapil Pamekasan, Agus Budi Santoso, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Ia menyebutkan bahwa Pamekasan menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang menerima sertifikat bergengsi tersebut bersama dengan Kabupaten Ngawi.
“Alhamdulillah, Disdukcapil Pamekasan dianggap sudah mampu mengamankan informasi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kami. Penilaiannya meliputi tata kelola, keamanan informasi, hingga sarana dan prasarana (sarpras),” ujar Agus.
Selain membahas prestasi, Agus juga menanggapi isu terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para operator desa dan kecamatan yang sempat menjadi sorotan. Ia menegaskan bahwa biaya kontribusi sebesar Rp2,6 juta per peserta sepenuhnya digunakan untuk kepentingan peserta selama kegiatan berlangsung.
“Nilai tersebut murni untuk akomodasi, konsumsi full board selama tiga hari dua malam, serta transportasi bus pulang-pergi. Tidak ada serupiah pun yang masuk ke kantong kami,” tegasnya.
Namun, Agus mengakui adanya kekeliruan administratif terkait penggunaan rekening pribadi untuk pengumpulan dana kontribusi tersebut. Ia berjanji hal ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang agar menggunakan rekening panitia atau lembaga.
Dalam kesempatan tersebut, Agus juga memaparkan keberhasilan inovasi Sipak Kades, sebuah sistem yang mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) hingga ke tingkat desa. Melalui sistem ini, masyarakat kini bisa mengurus KK, akta kelahiran, hingga surat keterangan pindah cukup di kantor desa masing-masing.
“Kecuali KTP, semua urusan Adminduk bisa selesai di desa. Kami juga mendorong agar kecamatan memiliki alat cetak KTP sendiri, namun saat ini kami terkendala pemotongan anggaran APBD yang cukup besar,” jelasnya
.
Atas dasar itulah, Agus sempat menyampaikan aspirasi kepada Direktur Pembinaan Aparatur Kemendagri agar Pemerintah Pusat memberikan dukungan alokasi anggaran (APBN) bagi daerah yang berprestasi. Hal ini bertujuan agar kegiatan peningkatan kapasitas seperti Bimtek ke depan tidak lagi membebani anggaran desa melalui dana kontribusi.
