BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Tokoh pendiri Kabupaten Bandung Barat, Asep Suhardi, Rabu (13/5/2026) mendesak Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, agar segera menginstruksikan Wakil Bupati, Asep Ismail, untuk memimpin tim pencari fakta terkait dugaan perselingkuhan yang menyeret Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat berinisial RW.
Pernyataan tegas itu disampaikan Asep Suhardi sebagai bentuk keprihatinannya terhadap polemik yang terus berkembang dan menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat.
Menurut Asep, pemerintah daerah tidak boleh membiarkan isu yang menyangkut dugaan pelanggaran etika dan moral seorang pejabat strategis berkembang tanpa kejelasan. Jika tidak segera ditangani, persoalan tersebut berpotensi menjadi spekulasi liar yang semakin menggerus kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
“Kalau tidak terbukti, segera klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat. Kalau terbukti, tentu ada sanksi sesuai aturan yang berlaku. Jangan dibiarkan menjadi bola liar,” tegas Asep.
Kepercayaan Publik Harus Diselamatkan
Asep menilai persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai isu pribadi semata. Posisi Kepala BKPSDM sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pembinaan, penataan, dan pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN).
Karena itu, menurutnya, pejabat yang memimpin lembaga tersebut harus memiliki integritas dan moralitas yang tidak diragukan.
“BKPSDM adalah institusi yang mengurus disiplin dan karier ASN. Jika pimpinan lembaga ini terseret isu pelanggaran moral, tentu dampaknya sangat besar terhadap citra birokrasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus bergerak cepat agar kepercayaan masyarakat tidak terus merosot. Menurutnya, kepercayaan publik adalah modal utama bagi pemerintahan untuk menjalankan program pembangunan secara efektif.
Wakil Bupati Dinilai Paling Tepat Memimpin
Asep Suhardi menilai Wakil Bupati memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk memimpin proses pencarian fakta secara objektif dan menyeluruh.
Dengan pengalaman panjang di wilayah Bandung Barat, Wakil Bupati dinilai memahami kondisi birokrasi serta memiliki jaringan informasi yang cukup untuk menelusuri fakta-fakta yang diperlukan.
“Saya yakin Wakil Bupati tidak akan kesulitan mencari informasi yang dibutuhkan. Karena itu, beliau sangat tepat untuk memimpin tim pencari fakta,” katanya.
Jangan Hanya Mengandalkan Inspektorat
Asep juga berpandangan bahwa penanganan persoalan ini tidak cukup hanya diserahkan kepada Inspektorat. Menurutnya, dibutuhkan langkah yang lebih cepat dan terbuka agar masyarakat melihat adanya keseriusan pemerintah.
Ia menilai pembentukan tim pencari fakta yang dipimpin langsung Wakil Bupati akan memberikan pesan kuat bahwa pemerintah hadir dan tidak menutup-nutupi persoalan.
“Ini bukan sekadar pemeriksaan administratif. Ini soal menjaga wibawa pemerintahan dan memulihkan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Jika Terbukti, Harus Ada Sanksi Tegas
Asep menekankan bahwa apabila hasil penelusuran membuktikan adanya pelanggaran, maka pemerintah harus menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik ASN.
Sebaliknya, jika dugaan tersebut tidak terbukti, pemerintah harus segera menyampaikan klarifikasi resmi agar nama pihak yang bersangkutan tidak terus menjadi sasaran spekulasi.
“Yang terpenting adalah kepastian. Masyarakat berhak mengetahui bahwa pemerintah bertindak tegas, adil, dan transparan,” ujarnya.
Momentum Menegakkan Integritas ASN
Menurut Asep, polemik ini seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk memperkuat pembinaan etika, integritas, dan disiplin ASN.
Ia mengingatkan bahwa jabatan publik bukan hanya soal kewenangan administratif, tetapi juga amanah yang harus dijaga dengan tanggung jawab moral.
