BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM : Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, Rabu (20/5/2026) menyoroti keras pelayanan di RSUD Cililin setelah muncul berbagai keluhan masyarakat terkait dugaan lambannya penanganan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Belakangan ini, keluhan terhadap pelayanan rumah sakit tersebut terus bermunculan di tengah masyarakat. Kondisi itu dinilai harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar kualitas layanan kesehatan tidak terus menurun.
Sandi Supyandi menegaskan bahwa persoalan pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan tenaga medis, tetapi juga menyangkut kesiapan fasilitas, penataan ruangan, hingga dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.
Menurutnya, fasilitas kesehatan di RSUD Cililin masih perlu pembenahan menyeluruh agar mampu menunjang pelayanan yang cepat, optimal, dan manusiawi bagi masyarakat Bandung Barat.
“Fasilitas kesehatan harus memadai dan penataan ruangan harus lebih baik lagi. Di RSUD Cililin masih ada banyak ruangan kosong yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Sandi.
Selain menyoroti fasilitas rumah sakit, ia juga meminta evaluasi pelayanan dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Sandi mengingatkan agar persoalan yang terjadi tidak langsung diarahkan kepada tenaga medis tanpa melihat akar masalah yang lebih luas.
Menurutnya, banyak tenaga kesehatan di Kabupaten Bandung Barat tetap bekerja dengan penuh dedikasi meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas dan perubahan sistem kepegawaian.
“Evaluasi pelayanan harus dilakukan secara menyeluruh dan konstruktif, bukan hanya mencari siapa yang salah,” ujarnya.
Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, lanjut Sandi, akan terus mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit. Langkah itu mencakup evaluasi penganggaran, peningkatan insentif, perlindungan kerja tenaga medis, hingga penguatan sarana dan prasarana kesehatan.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kelengkapan fasilitas rumah sakit, dan kesejahteraan tenaga medis.
“Jika tenaga kesehatan merasa aman dan sejahtera, serta didukung fasilitas yang memadai, maka pelayanan kepada masyarakat akan lebih optimal, manusiawi, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Fey)
