BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan belanja pegawai di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja dan pendalaman data di sejumlah dinas mitra kerja, di antaranya Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Thejuandys, menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan memastikan usulan belanja pegawai yang diajukan setiap perangkat daerah benar-benar sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan di lapangan.
“Kami ingin mengetahui secara detail jumlah pegawai di setiap dinas, baik ASN, PPPK maupun tenaga paruh waktu. Kami juga melakukan pengecekan terkait kehadiran dan aktivitas kerja mereka sehingga dalam proses penganggaran nanti bisa lebih tepat dan terukur,” ujar Pither.
Menurutnya, validasi data pegawai menjadi aspek penting dalam penyusunan anggaran daerah. Selain memastikan efisiensi penggunaan anggaran, langkah tersebut juga bertujuan memberikan gambaran yang akurat mengenai kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Pither menilai, penyusunan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada kebutuhan birokrasi semata, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan pegawai yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengungkapkan, masih terdapat tenaga kerja di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana namun menerima penghasilan relatif rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup saat ini.
“Rata-rata ada yang sudah lulusan S1 tetapi penghasilannya sekitar Rp2 juta per bulan. Kondisi ekonomi sekarang tentu menjadi perhatian kami. Karena itu kami ingin mendapatkan data yang akurat agar kebutuhan belanja pegawai bisa dihitung secara realistis dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran,” katanya.
Hasil evaluasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada Bupati Bandung Barat sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan anggaran daerah, termasuk untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat terkait dukungan fiskal yang dibutuhkan daerah.
“Kami akan menyampaikan hasilnya kepada bupati. Harapannya ada perhatian lebih terhadap kesejahteraan pegawai, terutama mereka yang selama ini berkontribusi dalam pelayanan publik dengan penghasilan yang masih terbatas,” ucapnya.
Melalui proses evaluasi ini, Komisi III DPRD KBB berharap penyusunan APBD Tahun 2027 dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Selain mampu memenuhi kebutuhan pegawai, kebijakan anggaran yang disusun juga diharapkan tetap menjaga efisiensi keuangan daerah serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
Redaksi
