BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 mendapat apresiasi dari DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Wakil Ketua DPRD KBB, Asep Dedi, menilai capaian tersebut merupakan prestasi yang patut diapresiasi karena menunjukkan adanya peningkatan dalam tata kelola administrasi serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan.
Meski demikian, Asep mengingatkan bahwa raihan opini WTP tidak boleh dimaknai sebagai tanda bahwa seluruh persoalan pembangunan daerah telah selesai. Menurutnya, opini WTP hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan menjadi ukuran langsung terhadap kualitas pelayanan publik maupun tingkat kesejahteraan masyarakat.
“DPRD mengapresiasi capaian ini sebagai prestasi bersama. Namun kita juga harus jujur melihat realitas di lapangan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Masyarakat menilai keberhasilan pemerintah bukan hanya dari laporan keuangan yang baik, tetapi dari sejauh mana pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Asep Dedi.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi keluhan masyarakat, terutama di sektor infrastruktur. Kondisi jalan yang memerlukan peningkatan kualitas, jaringan irigasi yang membutuhkan perbaikan, hingga pemerataan infrastruktur pelayanan publik dinilai masih menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain infrastruktur, Asep juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, serta memperkuat layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat.
Pada sektor keagamaan, Asep Dedi secara khusus meminta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat segera menuntaskan regulasi turunan terkait pesantren melalui penerbitan Peraturan Bupati tentang Pesantren. Menurutnya, regulasi tersebut sangat penting sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap lembaga pendidikan pesantren yang selama ini berkontribusi besar dalam pembentukan karakter dan moral generasi muda.
“Kita memiliki ratusan pesantren yang berkontribusi besar dalam membangun moral dan karakter generasi muda di Kabupaten Bandung Barat. Karena itu, Peraturan Bupati tentang Pesantren harus segera dituntaskan agar dukungan pemerintah terhadap pesantren memiliki dasar hukum yang jelas, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Di sisi lain, Asep juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mampu menciptakan aparatur yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Perhatian serupa diberikan pada sektor pertanian dan peternakan yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Bandung Barat. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat program ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas petani dan peternak, memperluas akses permodalan, menjaga stabilitas harga komoditas, serta melindungi lahan pertanian produktif.
Sementara pada bidang ketenagakerjaan, DPRD meminta pemerintah daerah menghadirkan kebijakan yang lebih konkret dalam menekan angka pengangguran. Program pelatihan berbasis kebutuhan industri, peningkatan keterampilan generasi muda, serta perluasan kesempatan kerja dinilai harus menjadi prioritas pembangunan daerah.
Asep menegaskan DPRD Kabupaten Bandung Barat akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif agar setiap anggaran yang dikelola pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
