BANDUNG, KANALINDONESIA.COM: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., memberikan pembekalan strategis kepada 157 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LV Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 di Grha Widya Adibrata Sesko TNI, Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/6).
Di hadapan para perwira tinggi masa depan, Kepala BNPB menggarisbawahi pentingnya penguatan kelembagaan di daerah saat situasi darurat, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertindak sebagai pemegang tongkat komando utama yang didukung penuh secara integratif oleh unsur TNI, Polri, dan kementerian/lembaga terkait.
Dalam pemaparannya yang bertajuk “Transformasi Penanggulangan Bencana Berbasis Teknologi dan Kesiapsiagaan Masyarakat Menuju Indonesia Tangguh Bencana”, Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa keberhasilan operasi tanggap darurat sangat bergantung pada kejelasan garis komando di lapangan.
Sesuai dengan regulasi penanggulangan bencana, pemerintah daerah melalui BPBD memegang peran sentral sebagai pengendali utama operasi pemulihan. Kendati demikian, kolaborasi taktis mutlak diperlukan demi memastikan akselerasi penanganan berjalan tanpa hambatan birokratis.
“Menghadapi bencana apa pun, terlebih dalam skala besar, kita sebagai unsur pimpinan tidak boleh ragu-ragu. Begitu terjadi kedaruratan, posko komando harus segera tegak berdiri, dan garis kepemimpinan harus berjalan efektif demi menyelamatkan masyarakat,” ujar Letjen TNI Suharyanto.
Kepala BNPB menginstruksikan agar unsur TNI yang diperbantukan di daerah senantiasa aktif melakukan asistensi dan pendampingan kepemimpinan tanggap darurat, terutama jika kapasitas manajerial posko di tingkat daerah membutuhkan penguatan taktis. Pengisian peran sebagai Incident Commander (Komandan Posko) darurat bencana harus didasarkan pada kompetensi kepemimpinan dan kapabilitas eksekusi di lapangan.
Sinergi ini dirancang untuk memastikan roda organisasi penanggulangan bencana di setiap daerah tetap bergerak cepat, responsif, dan terstruktur di bawah koordinasi kepala daerah setempat.
Selain penataan struktur organisasi posko komando, aspek pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak harus menjadi prioritas absolut yang tidak boleh ditunda. Kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, hingga penyediaan tenda keluarga yang layak harus segera terdistribusi dalam waktu kurang dari 3 x 24 jam. Dalam konteks ini, Kepala BNPB menjamin koordinasi logistik antara pusat dan daerah berjalan nonstop, bahkan menginstruksikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal tanpa perlu mengkhawatirkan hambatan administratif di awal masa darurat.
“Yang paling utama adalah masyarakat terpenuhi dulu kebutuhannya; pangan, air bersih, dan hunian darurat mereka terjamin. Jangan sampai ada warga yang terlantar. BNPB akan hadir memberikan dukungan penuh secara linier dalam waktu maksimal tiga hari, sekalipun akses transportasi ke lokasi mengalami hambatan total,” tegasnya.
Lebih lanjut, Letjen TNI Suharyanto memaparkan strategi manajemen pengungsian yang humanis dan adaptif terhadap kondisi psikologis masyarakat. Lulusan terbaik Sesko TNI 2013 itu menekankan bahwa dalam kasus bencana tertentu seperti gempa bumi, warga sering kali enggan dipindahkan ke pusat pengungsian yang jauh karena faktor keamanan harta benda. Oleh karena itu, jajaran di lapangan harus responsif memfasilitasi kebutuhan ini dengan mendirikan tenda-tenda keluarga yang layak dan representatif langsung di pekarangan rumah warga, bukan sekadar menggunakan terpal darurat seadanya.
