BANYUWANGI, KANALINDONESIA COM : Bank Jatim terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan perbankan yang terintegrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepada ASN di Jawa Timur, Bank Jatim secara resmi telah menjalin sinergi antara Bank Jatim Kantor Pusat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur serta Cabang Bank Jatim dengan BKD/BKPSDM/BKPP/BKPSDA se-Jawa Timur melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Penandatanganan PKS tersebut dilaksanakan secara serentak di Banyuwangi pada Kamis (2/7) dan dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Bank Jatim R. Arief Wicaksono, Direktur Ritel & Syariah Bank Jatim Tonny Prasetyo serta Kepala BKD Provinsi Jawa Timur Indah Wahyuni bersama dengan para Kepala BKD/BKPSDM/BKPP/BKPSDA se-Jawa Timur dengan disaksikan oleh Soni Sultana selaku Kepala Kantor Regional II BKN.
Arief menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis perseroan dalam memperkuat hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perbankan kepada ASN secara menyeluruh.
“ASN merupakan salah satu segmen utama Bank Jatim yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan bisnis perseroan. Melalui kerja sama ini, kami ingin membangun ekosistem layanan yang lebih terintegrasi, memberikan kemudahan akses layanan keuangan, serta menghadirkan solusi perbankan yang semakin cepat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan ASN,” ujarnya.
Arief menambahkan, pengelolaan bisnis ASN selama ini menjadi salah satu pilar utama bisnis Bank Jatim karena memberikan kontribusi signifikan terhadap penghimpunan dana murah (Current Account Saving Account/CASA) maupun penyaluran kredit konsumer. Saat ini Bank Jatim mengelola sekitar 368 ribu ASN dengan nilai payroll mencapai sekitar Rp1,5 triliun setiap bulan. Meski demikian, seiring dengan rencana implementasi kebijakan single salary oleh Pemerintah Pusat yang berpotensi mengubah pola pengelolaan penggajian ASN dan meningkatkan kompetisi antarperbankan, diperlukan penguatan kerja sama yang memiliki landasan hukum yang lebih komprehensif.
