SIDOARJO, KANALINDONESIA.COM : Polemik razia tempat karaoke di wilayah Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, terus bergulir. Usai tim gabungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menertibkan sejumlah tempat karaoke di kawasan Tol HK dan Desa Jemirahan, protes dari pemilik usaha justru memunculkan fakta baru yang lebih serius, beredarnya kwitansi penyewaan bangunan yang diduga berada di atas lahan milik negara.
Dokumen yang beredar dan diterima tim media menunjukkan adanya kwitansi penyewaan bangunan karaoke yang ditandatangani Kepala Desa Jemirahan, H. Khoirut tholab. Dalam kwitansi itu tercatat pembayaran sewa sebesar Rp8 juta per tahun kepada pihak penyewa atas bangunan yang kini digunakan sebagai tempat karaoke.
Kwitansi tertanggal 19 Februari 2026 tersebut menyebut pembayaran sewa Ruko 1 yang berada di sebelah barat Pertashop Desa Jemirahan. Masa sewanya tertulis selama satu tahun, terhitung mulai 19 Februari 2026 hingga 19 Februari 2027.
Namun, dokumen lain yang juga diterima media justru memunculkan kejanggalan baru. Dalam draft Surat Perjanjian Sewa, bangunan di Jalan Raya Brantas Telocor, Desa Sawah Jemirahan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo disebut disewakan selama dua tahun, mulai 19 Februari 2026 hingga 19 Februari 2028, dengan nilai total sewa Rp16 juta.
Perbedaan isi dokumen tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Di satu sisi, kwitansi mencatat sewa tahunan Rp8 juta. Di sisi lain, draft perjanjian menyebut masa sewa dua tahun dengan total Rp16 juta. Meski nominalnya berkesesuaian, status dan legalitas dokumen tersebut patut dipertanyakan karena terdapat indikasi kuat bahwa bangunan yang disewakan berdiri di atas lahan milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Jika benar demikian, maka praktik penyewaan itu berpotensi masuk dalam kategori penyalahgunaan pemanfaatan aset negara. Rabu (08/07/2026).
Kejanggalan tak berhenti di situ. Draft surat perjanjian yang beredar juga belum memuat identitas lengkap para pihak. Kolom nama, NIK, tempat dan tanggal lahir, hingga alamat baik Pihak I maupun Pihak II masih kosong. Dokumen itu juga belum dilengkapi tanda tangan para pihak maupun saksi, sehingga patut diduga masih berupa rancangan atau draft yang belum sah secara administrasi.
Meski demikian, keberadaan kwitansi pembayaran yang telah ditandatangani justru memperkuat dugaan bahwa transaksi sewa-menyewa itu benar-benar terjadi.
Seseorang penyewa bangunan, Inisial W dirinya mengungkapkan bahwa buka tempat karaoke itu menyewa.
“Sewanya 8 juta pertahun, saya sewa 2 tahun jadi 16 juta,” tegasnya kepada wartawan.
Dikonfirmasi usai mengikuti pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) di Ponpes Bumi Sholawat, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Rizza Ali Faizin, menegaskan bahwa persoalan tempat karaoke berkedok usaha lain tidak boleh berhenti pada razia semata. Menurutnya, pemerintah harus serius memetakan dan menindak praktik-praktik usaha yang sudah melenceng dari peruntukannya.
“Ini harus menjadi gerakan yang berkelanjutan. Jangan berhenti hanya pada razia lalu selesai. Harus dipetakan mana kegiatan ekonomi yang memang perlu dipertahankan, mana yang sudah di luar batas dan harus dieksekusi,” tegas Rizza.
Ia menyebut, persoalan serupa bukan hanya terjadi di Jabon, melainkan diduga juga menjamur di sejumlah wilayah lain di Sidoarjo. Karena itu, penanganannya tidak bisa parsial atau sekadar reaktif ketika muncul aduan masyarakat.
“Jabon ini hanya contoh. Di wilayah lain juga banyak. Makanya yang kita harapkan adalah harmonisasi dengan eksekutif. Kalau ada aduan masyarakat, penindakan harus jelas, terukur, dan dibarengi pemetaan,” ujarnya.
