INDRAMAYU, KANALINDONESIA.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu resmi menghentikan penyelidikan kasus dugaan transfer dana sebesar Rp2 miliar dari Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA) kepada pihak ketiga. Keputusan tersebut diambil setelah penyidik menyelesaikan serangkaian pemeriksaan dan analisis terhadap seluruh bahan keterangan yang telah dikumpulkan.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Indramayu, Herry Abadi Sembiring, S.H., mengatakan penghentian penyelidikan dilakukan karena tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan.
“Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisis secara komprehensif, kami memutuskan untuk menghentikan penyelidikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tersebut,” ujar Herry.
Hal senada disampaikan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Indramayu, Tomy Novendri, S.H., M.Kn. Menurutnya, seluruh proses penanganan perkara telah dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama penyelidikan.
“Penghentian ini murni berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Tidak ditemukan adanya unsur kerugian negara yang mengarah pada tindak pidana korupsi sebagaimana yang sempat disangkakan,” kata Tomy.
Kejari Indramayu menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil dari proses pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) yang dilakukan secara objektif. Dari hasil pemeriksaan, penyidik tidak menemukan adanya bukti permulaan yang cukup maupun unsur perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah beredarnya bukti dugaan transfer dana sebesar Rp2 miliar dari rekening resmi Perumdam Tirta Darma Ayu ke rekening sebuah perusahaan swasta, PT BRS, yang viral di media sosial sejak November 2025.
Menyusul mencuatnya isu tersebut, Kejari Indramayu melakukan penyelidikan untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi maupun indikasi fraud atau kecurangan dalam transaksi keuangan tersebut. Sejumlah pejabat internal Perumdam TDA, termasuk Direktur Umum, Manajer Keuangan, dan Manajer Bidang Umum, sempat dijadwalkan untuk dimintai keterangan guna mendukung proses penyelidikan.
Penanganan perkara ini juga mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Pada April 2026, Gerakan Mahasiswa Indramayu (Gemi) menggelar aksi unjuk rasa yang mendesak aparat penegak hukum mempercepat pengusutan dugaan penyimpangan dana tersebut, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang.
Namun, berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, Kejari Indramayu menyatakan tidak menemukan dasar hukum yang cukup untuk melanjutkan perkara ke tahap penyidikan, sehingga proses penanganan kasus resmi dihentikan.
