BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat (KBB) Wiwin Aprianti angkat bicara terkait pemberitaan yang mengaitkan instansinya dengan polemik penggunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat oleh Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang.
Wiwin menegaskan, Dinas Perikanan dan Peternakan KBB tidak memiliki keterlibatan dalam persoalan aset daerah yang sebelumnya dilaporkan oleh Lembaga Pengawasan Penggunaan Keuangan Negara Republik Indonesia (LP2KP RI) kepada aparat penegak hukum.
Menurutnya, pihak dinas tidak mengetahui secara detail mengenai persoalan aset Pemkab Bandung Barat yang menjadi bagian dari laporan tersebut.
Selama ini, kata Wiwin, pihaknya hanya menjalankan tugas dan fungsi dalam pengembangan sektor peternakan, khususnya peningkatan kualitas dan kesehatan sapi serta pemberdayaan kelompok peternak.
“Alhamdulillah, kami jadi tahu ada persoalan lahan aset Pemda yang dilaporkan oleh pelapor. Soal yang lain-lain, kami tidak tahu menahu,” ujar Wiwin, Jumat (24/7/2026).
Ia menjelaskan, selama ini Dinas Perikanan dan Peternakan KBB memang menjalin kerja sama dengan KPSBU Lembang. Namun, kerja sama tersebut berada dalam ruang lingkup tugas kedinasan, terutama terkait peningkatan kualitas ternak, pelayanan kesehatan hewan, serta pembinaan kelompok peternak sapi yang menjadi bagian dari keanggotaan KPSBU.
Wiwin menegaskan, keberadaan KPSBU Lembang selama ini memiliki peran penting bagi masyarakat, terutama para peternak sapi di wilayah Lembang. Karena itu, pihaknya terus mendorong agar koperasi tersebut dapat tetap berkembang dan memberikan manfaat bagi keluarga besar peternak.
“Kami sampai sekarang terus memperjuangkan bagaimana KPSBU bisa terus eksis dan menjalin kerja sama. Keberadaan KPSBU Lembang cukup membantu masyarakat, khususnya peternak sapi yang ada di Lembang,” katanya.
Selain pembinaan peternakan, kerja sama antara dinas dengan KPSBU juga mencakup pemeriksaan kualitas susu yang berkaitan dengan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet).
Dari kegiatan pelayanan tersebut, kata Wiwin, terdapat retribusi yang masuk ke kas daerah Kabupaten Bandung Barat dengan nilai sekitar Rp8 juta setiap bulan.
“Ini retribusi, Kang, dan masuk ke kas daerah KBB,” jelasnya.
Namun, Wiwin kembali menegaskan bahwa persoalan pajak daerah maupun aspek lain yang menjadi materi laporan pihak pelapor bukan merupakan kewenangan Dinas Perikanan dan Peternakan. Menurutnya, urusan tersebut berada di bawah tanggung jawab perangkat daerah lain yang memiliki tugas dan kewenangan terkait.
“Kami jujur tidak tahu menahu soal pajak dan lain-lain. Sejak awal kami hanya fokus pada tupoksi, yaitu memberdayakan kelompok ternak, memberikan pelayanan kesehatan ternak, serta menjaga kualitas susu di KPSBU,” tegasnya.
Wiwin juga menyampaikan apresiasi terhadap adanya pemberitaan mengenai persoalan tersebut. Menurutnya, informasi yang berkembang di media justru membuat pihaknya mengetahui adanya persoalan aset daerah yang sebelumnya tidak diketahui secara langsung oleh dinas.
“Kami berterima kasih, dengan adanya pemberitaan ini kami jadi tahu persoalannya. Ke depan, kami akan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan undang-undang,” pungkas Wiwin.
