SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menyatakan terdakwa Jefta Gideon Nggebu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 837/Pid.Sus/2026/PN.SBY pada Kamis (30/7/2026).
Sidang dipimpin majelis hakim dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hasannudin, terdakwa Jefta Gideon Nggebu, serta tim penasihat hukum yang terdiri atas Imam, Joshua, Amin, dan Anner Mangatur Sianipar.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun kepada terdakwa. Tetapi, hukuman tersebut tidak perlu dijalani, sepanjang terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain, selama masa percobaan dua tahun.
Kuasa hukum terdakwa, Anner Mangatur Sianipar, menjelaskan majelis hakim menyatakan seluruh unsur dakwaan jaksa terbukti.
Meski demikian, hakim juga mempertimbangkan sejumlah keadaan yang meringankan, termasuk status terdakwa sebagai penyandang disabilitas sensorik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
Namun, berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi korban, adik korban, serta anak kandung korban dinilai saling bersesuaian dan diperkuat dengan alat bukti berupa rekaman video yang diputar di persidangan.
Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain, terdakwa merupakan penyandang disabilitas sensorik, menjadi tulang punggung keluarga bagi dua anak yang masih di bawah umur, bersikap sopan selama persidangan, telah menyampaikan permohonan maaf di hadapan majelis hakim, serta belum pernah menjalani pidana.
Usai putusan dibacakan, baik Jaksa Penuntut Umum maupun penasihat hukum terdakwa, menyatakan masih menggunakan hak pikir-pikir sebelum menentukan sikap. Apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Majelis hakim menegaskan bahwa status penyandang disabilitas tidak menghapus pertanggungjawaban pidana seseorang.
Namun, kondisi tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. ANto
