BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Jalan Cicalengka, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), menjadi perhatian publik. Sejumlah dugaan tersebut telah dituangkan dalam laporan pengaduan masyarakat (Dumas) yang akan disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Barat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Dokumen Dumas yang diterima tim media pada Selasa (4/8/2026) memuat berbagai dugaan penyimpangan, mulai dari pengelolaan anggaran pembangunan, penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), dugaan rekayasa data peserta didik, hingga persoalan administrasi dan dugaan pelanggaran aturan kepegawaian.
Berdasarkan isi laporan, revitalisasi dan pembangunan sarana prasarana SKB disebut menelan anggaran sekitar Rp2 miliar yang bersumber dari APBN dan APBD. Namun, pelapor menduga bangunan yang telah dibangun tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan belajar mengajar. Dugaan tersebut diperkuat dengan temuan lapangan yang menurut pelapor menunjukkan fasilitas pendidikan tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Selain itu, pelapor juga mempertanyakan validitas data peserta didik dan laporan kegiatan pembelajaran. Dalam Dumas disebutkan adanya dugaan ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi riil di lapangan sehingga meminta aparat penegak hukum melakukan verifikasi secara menyeluruh.
Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) juga menjadi sorotan. Pelapor menilai penggunaan anggaran belum dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga perlu diaudit oleh aparat yang berwenang.
Dalam laporan tersebut turut dipersoalkan kapasitas pejabat yang menangani pengelolaan keuangan serta penugasan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKB yang dinilai perlu ditelaah kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dumas juga menyoroti proyek pembangunan dan rehabilitasi empat ruang kelas yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023–2024 senilai lebih dari Rp500 juta. Pelapor menduga hasil pekerjaan mengalami kerusakan sehingga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta pertanggungjawaban pelaksana proyek.
Tidak hanya itu, program revitalisasi SKB yang didanai APBN Tahun Anggaran 2025 senilai sekitar Rp1,5 miliar turut menjadi objek pengaduan. Pelapor menduga terdapat persoalan pada proses pengadaan lahan, kelengkapan perizinan pembangunan, kesesuaian spesifikasi pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga dugaan minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal.
Dalam aspek tata kelola kelembagaan, laporan tersebut juga mengungkap dugaan rangkap jabatan sejumlah pengurus yang dinilai berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
Dugaan tersebut diminta untuk diverifikasi oleh aparat penegak hukum guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan kepegawaian maupun pengelolaan keuangan negara.
Melalui Dumas bernomor 004/LBH-BAKKIN/VIII/2026, pelapor meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Barat melakukan klarifikasi, penyelidikan, audit menyeluruh, serta memanggil pihak-pihak yang dianggap mengetahui proses pengelolaan anggaran tersebut. Dalam dokumen itu juga dicantumkan sejumlah nama pejabat dan pengelola yang diminta untuk dimintai keterangan sebagai bagian dari proses penegakan hukum.
Pelapor mendasarkan pengaduannya pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
