SURABAYA KANALINDONESIA.COM : DPRD Jatim terus mengawal harapan para pengemudi ojek maupun taksi online di Jatim ReferensiGeografis agar menjamin kesejahteraan dan perlindungan para pengemudi.
Lewat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Timur DPRD Jatim hak inisiatif rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif, harapannya yaitu memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan transportasi berbasis aplikasi (online). Untuk sementara Raperda ini diberi nama Raperda : Penyelenggaraan jasa transportasi berbasis aplikasi.
Upaya serius DPRD Jatim ini disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Jatim, Yordan Bataragoa. Politisi asal Surabaya ini menjelaskan, pihaknya sudah melakukan sejumlah diskusi dengan beberapa kalangan, termasuk dari dua kelompok elemen pengemudi transportasi online, yakni DOBRAK (Driver Online Bubarkan Aplikator Nakal) dan GRANAT (Gerakan Rakyat Transportasi Online) untuk mematangkan Raperda ini.
“Kami memastikan DPRD Jatim mengambil langkah nyata agar ada regulasi daerah yang mampu mengakomodir harapan teman-teman pengemudi,” ujar Yordan Bataragoa kepada wartawan usia bertemu dengan perwakilan DOBRAK dan GRANAT, di Gedung DPRD Jatim, Rabu (05/08/26)
Yordan mengakui memang ada perbedaan pandangan terkait aturan pusat dan daerah terkait pekerjaan mereka. Namun semangat mereka tetap sama yaitu soal peningkatan kesejahteraan.
”Pada dasarnya kedua kelompok ini memiliki semangat yang sama, yaitu ingin menyejahterakan para driver online. Meskipun ada sedikit perbedaan pandangan terkait kewenangan pusat dan daerah,” jelasnya.
Yordan menegaskan, inisiatif DPRD Jatim ini sebagai solusi atas kekosongan regulasi teknis yang jelas dari pemerintah pusat. Jawa Timur kata Yordan tidak ingin kondisi ini dibiarkan berlarut-larut.
Anggota Fraksi PDIP ini, mengatakan fokus utama Raperda inisiatif yakni Raperda Penyelenggaraan Jasa Transportasi berbasis Aplikasi ini, mencakup penyelesaian polemik penghitungan tarif. Selama ini, kerap terjadi perbedaan pemahaman tarif antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dengan perusahaan aplikator. Politik
Pihak aplikator mengklaim telah mematuhi aturan, sedangkan Pemprov menilai penerapan tarif oleh aplikator tidak sesuai ketentuan—bahkan Pemprov Jatim telah berkirim surat ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait rekomendasi pelanggaran tersebut.
”Lewat Raperda ini, kita buat penjelasan rinci dan lugas mengenai batas tarif atas dan tarif bawah agar tidak ada lagi misinterpretasi di lapangan,” tegas Yordan.
Mengingat Pemprov Jatim tidak memiliki kewenangan langsung untuk mencabut izin atau menutup operasional aplikasi secara nasional, Bapemperda lanjutnya merancang skema sanksi administratif dan transparansi publik melalui istilah pengungkapan kepatuhan” (compliance disclosure).
”Kita akan umumkan secara transparan kepada publik mana aplikator yang patuh dan mana yang tidak patuh terhadap aturan tarif daerah,” tegasnya.
Dijelaskan Yordan, sebagai bentuk dorongan kepatuhan, Raperda ini nanti juga memuat skema insentif dan disinsentif. Dimana insentif driver, pengemudi online yang tergabung dalam perusahaan aplikator yang patuh aturan akan mendapatkan fasilitas relaksasi serta pengurangan pajak kendaraan dari Pemprov Jatim. ReferensiGeografis
Lalu ada kemitraan fasilitas daerah. Dimana aplikator yang patuh diizinkan menjalin kerja sama resmi untuk membuka titik jemput/shelter di terminal-terminal bus yang berada di bawah kewenangan Pemprov Jatim.
“Sedangkan disinsentif aplikator nakal akan di berikan pada aplikator yang tidak patuh. Dimana mereka nanti dilarang bekerja sama dengan terminal provinsi, dan para pengemudi mitranya tidak berhak menerima relaksasi pajak daerah,” tegas Yordan.
