PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk menyerap masukan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait standar layanan sosialisasi dan pendidikan pemilih di aula KPU, Rabu(26/08/2026). Forum ini menjadi bagian dari upaya KPU memperbaiki kualitas layanan sekaligus meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi.
Ketua KPU Kabupaten Ponorogo, R. Gaguk Ika Prayitna, mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan bentuk pelayanan KPU kepada masyarakat. Kegiatan tersebut juga mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.
“Forum konsultasi publik ini merupakan kegiatan berbentuk dialog, diskusi, dan pertukaran opini yang bertujuan mencari penyelesaian antara penyelenggara layanan dan masyarakat,” ujar R. Gaguk Ika Prayitna.
Menurut Gaguk, KPU memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Dalam penyelenggaraan pemilu, terdapat tiga komponen utama, yakni pemilih, peserta atau pihak yang dipilih, serta penyelenggara pemilu.
“KPU sebagai penyelenggara memiliki layanan yang diberikan kepada pemilih maupun peserta. Karena itu, kami membutuhkan masukan dari para pemangku kepentingan agar pelayanan KPU semakin baik,” katanya.
Gaguk menjelaskan, KPU Ponorogo selama ini membangun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, Polri, media, sekolah, serta unsur masyarakat lainnya.
Bawaslu memiliki peran dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara TNI dan Polri mendukung aspek keamanan selama tahapan pemilu dan pemilihan berlangsung.
“Media juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik mengenai kegiatan KPU. Media sekaligus menjadi kontrol moral terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, KPU Ponorogo secara khusus meminta masukan mengenai layanan sosialisasi dan pendidikan pemilih, terutama bagi pemilih pemula di tingkat SMA sederajat.
Gaguk mengatakan KPU akan terus memperluas sosialisasi dengan berbagai pola, baik melalui kegiatan di sekolah maupun dengan mengundang siswa datang langsung ke kantor KPU.
“Target kami bukan hanya meningkatkan tingkat partisipasi pemilih, tetapi juga meningkatkan pemahaman pemilih pemula mengenai pemilu dan pemilihan. Dengan begitu, mereka mengetahui bagaimana berpartisipasi secara baik dalam demokrasi, khususnya di Kabupaten Ponorogo,” tuturnya.
Ia menambahkan, KPU juga perlu memberikan perhatian terhadap wilayah atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi pemilih relatif rendah.
“Calon pemilih yang berada di daerah-daerah dengan tingkat partisipasi yang masih rendah perlu mendapatkan perhatian. Karena itu, kami mengajak bapak dan ibu yang hadir di sini untuk bersama-sama mencari cara meningkatkan partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Gaguk juga mengajak sekolah, guru, dan siswa SMA sederajat untuk memperkuat kerja sama dengan KPU dalam pelaksanaan pendidikan pemilih.
“Kami membutuhkan kerja sama dari adik-adik sekolah, khususnya siswa SMA, maupun dari para guru. Kerja-kerja yang kami rangkai dari tahun ke tahun tidak berhenti begitu saja, tetapi harus terus kami evaluasi,” katanya.
Menurut Gaguk, evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan program sosialisasi dan pendidikan pemilih benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat. Forum Konsultasi Publik tersebut sekaligus menjadi ruang untuk mengevaluasi berbagai kerja KPU Kabupaten Ponorogo selama pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
Sementara itu, Komisioner KPU bidang Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Amrul Sabrina Sulistia Putra mengatakan pendidikan pemilih merupakan salah satu bentuk pelayanan publik KPU.
