JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Suasana di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mulai dipadati massa menjelang aksi unjuk rasa yang membawa tuntutan agar Undang-Undang (UU) Perampasan Aset segera disahkan.
Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (27/8/2026) tersebut mulai menarik kedatangan berbagai elemen masyarakat. Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) juga terlihat bergabung dan memadati kawasan depan Gedung DPR/MPR RI.
Kehadiran massa menjadi sinyal menguatnya desakan publik agar pemerintah dan DPR RI segera memberikan kepastian terhadap pembahasan regulasi yang selama ini dinilai penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi.
UU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan utama karena dinilai dapat memperkuat upaya negara dalam mengambil kembali aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Regulasi tersebut juga diharapkan mampu memberikan instrumen hukum yang lebih kuat dalam penelusuran, penyitaan, hingga pengelolaan aset hasil kejahatan.
Bertambahnya jumlah peserta membuat situasi di sekitar kawasan parlemen mulai mengalami kepadatan. Massa secara bergelombang terus berdatangan dan berkumpul di sejumlah titik sekitar kompleks DPR.
Polisi Minta Massa Tidak Melanjutkan Kerumunan
Di tengah meningkatnya jumlah massa, kepolisian mengimbau peserta aksi untuk membubarkan diri dan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban maupun aktivitas masyarakat.
Petugas juga mengingatkan massa agar tetap mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di sekitar kawasan parlemen.
Pengamanan pun diperketat di sejumlah titik untuk mengantisipasi peningkatan jumlah peserta sekaligus menjaga situasi tetap kondusif.
Polisi berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan menjaga ketertiban sehingga tidak terjadi gangguan keamanan di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat di kawasan Senayan.
Sementara itu, tuntutan agar UU Perampasan Aset segera disahkan terus menjadi sorotan. Massa berharap pemerintah dan DPR tidak lagi menunda pembahasan regulasi tersebut dan segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
