SIDOARJO,KANALINDONESIA.COM – Polemik pembongkaran gedung TK Dharma Wanita Persatuan (DWP) Desa Karangpuri, Kecamatan Wonoayu, akhirnya mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.AP., turun langsung mengecek kondisi sekolah yang hingga kini belum memiliki gedung pengganti.
Mimik melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Desa Karangpuri, Jumat (28/8/2026). Ia melihat langsung tempat kegiatan belajar mengajar sementara yang digunakan siswa TK DWP sekaligus berdialog dengan Kepala Desa Karangpuri Reni Susilowati dan pihak sekolah.
Persoalan ini mencuat setelah kondisi TK DWP Karangpuri ramai diperbincangkan di media sosial sejak 24 Agustus 2026. Gedung sekolah diketahui telah dibongkar sejak Desember 2025 untuk kepentingan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ironisnya, setelah bangunan sekolah dibongkar, gedung pengganti belum juga terealisasi. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar harus dipindahkan ke ruang Balai Desa dengan kondisi yang dinilai jauh dari ideal bagi anak-anak usia dini.
Kondisi tersebut menjadi sorotan karena persoalan fasilitas pendidikan telah berlangsung berbulan-bulan tanpa kepastian penyelesaian.
Usai melihat kondisi di lapangan, Mimik menegaskan Pemkab Sidoarjo tidak ingin persoalan tersebut dibiarkan berlarut-larut.
“Yang penting ada solusinya. Nanti kita koordinasikan dengan pemerintah daerah bagaimana pembangunannya. Memang ini yayasan, tapi tetap akan kita pikirkan bersama,” tegas Mimik.
Sekolah Dibongkar, Pengganti Tak Kunjung Berdiri
Mimik juga meninjau lahan yang telah disiapkan untuk pembangunan gedung TK DWP Karangpuri. Lahan tersebut berukuran sekitar 10 x 22 meter dan dinilai lebih representatif karena berada lebih dekat dengan permukiman warga.
Menurut Mimik, persoalan pendidikan tidak boleh hanya berhenti pada pembongkaran bangunan lama tanpa memastikan fasilitas pengganti tersedia.
Terlebih, yang terdampak bukan sekadar bangunan fisik, melainkan anak-anak yang setiap hari membutuhkan ruang belajar dan bermain yang aman serta layak.
Pemkab Sidoarjo selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, perangkat daerah, yayasan, dan pihak terkait guna mencari skema penyelesaian pembangunan gedung baru.
Hampir Sembilan Bulan Belajar di Ruang Sementara
Kepala Desa Karangpuri Reni Susilowati membenarkan kegiatan belajar mengajar dipindahkan setelah adanya kesepakatan karena gedung lama harus dikosongkan untuk pembangunan KDMP.
Namun, persoalan muncul karena sampai saat ini gedung pengganti belum terealisasi.
Kondisi ruang belajar sementara pun menjadi persoalan tersendiri. Guru TK DWP Karangpuri, Nur Aini, mengatakan ruang yang digunakan siswa kini jauh lebih sempit dibandingkan sebelumnya.
“Dulu ruangannya sekitar 6 x 5 meter, sekarang hanya sekitar 3 x 5 meter,” ungkapnya.
Keterbatasan ruang membuat aktivitas belajar dan bermain anak menjadi tidak leluasa. Bahkan sejumlah fasilitas permainan seperti jungkat-jungkit dan perosotan tidak dapat dipindahkan ke lokasi sementara karena keterbatasan tempat.
Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan serius yang harus segera diselesaikan. Pembongkaran gedung sekolah semestinya diikuti dengan kepastian pembangunan fasilitas pengganti, bukan justru membuat anak-anak harus menempati ruang sementara dalam waktu yang tidak jelas.
Wabup: Jangan Sampai Anak Jadi Korban
Mimik menegaskan Pemkab Sidoarjo akan mengawal persoalan tersebut agar tidak berhenti sebagai polemik di media sosial.
Menurutnya, keberadaan sekolah dan kenyamanan anak dalam mengikuti proses pendidikan harus menjadi perhatian bersama. Apalagi TK DWP Karangpuri merupakan fasilitas pendidikan yang selama ini digunakan masyarakat setempat.
Pemkab Sidoarjo akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menentukan langkah konkret pembangunan gedung baru.
