KALIMANTAN, KANALINDONESIA.COM: Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius di sejumlah wilayah Kalimantan. Pemerintah memperkuat operasi pemadaman darat, patroli, pendinginan, hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menekan penyebaran api dan mencegah kebakaran kembali meluas.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan masih termasuk wilayah prioritas penanganan karhutla. Di Kalimantan Tengah, status Siaga Darurat Karhutla berlaku hingga 31 Oktober 2026, sedangkan Kalimantan Barat juga terus memperkuat penanganan di sejumlah kabupaten.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah meningkatkan intervensi melalui operasi darat dan udara. Selain pemadaman langsung, pemerintah memanfaatkan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan kelembapan lahan, khususnya kawasan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan.
Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Dasrul Chaniago, mengatakan operasi modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah penting dalam penanganan karhutla.
“Operasi Modifikasi Cuaca merupakan intervensi penting dalam penanganan karhutla, khususnya untuk membantu pembasahan lahan gambut dan mendukung kerja tim pemadam di lapangan,” kata Dasrul Chaniago dalam keterangan resmi KLH/BPLH, Sabtu (5/9/2026).
Menurut Dasrul, hujan telah turun di sejumlah wilayah sasaran OMC pada 4 September 2026. Di Kalimantan Barat, hujan terpantau terjadi di Putussibau, Kabupaten Kubu Raya, dan Kota Pontianak. Sementara di Kalimantan Tengah, hujan turun di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Pemerintah berharap curah hujan tersebut meningkatkan kelembapan lahan, membantu proses pendinginan lokasi kebakaran, sekaligus mengurangi kemungkinan api kembali menyala.
BNPB juga terus memperkuat koordinasi penanganan karhutla di lapangan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bahkan memimpin langsung rapat koordinasi penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Jumat (4/9/2026).
Rapat tersebut membahas percepatan pemadaman dan pengendalian dampak karhutla di Kalimantan Barat dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Sementara itu, Kementerian Kehutanan bersama BMKG memperkuat operasi terpadu di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. OMC di Kalimantan Barat berlangsung pada 5–14 September 2026, sedangkan di Kalimantan Tengah berlangsung pada 6–14 September 2026.
Data BMKG juga menunjukkan operasi modifikasi cuaca masih berlangsung di sejumlah provinsi Kalimantan untuk mendukung pembasahan gambut dan penanganan karhutla.
Ancaman karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan hutan. Kebakaran juga berpotensi mengganggu kualitas udara, aktivitas masyarakat, kesehatan, serta habitat satwa liar.
Karena itu, pemerintah meminta seluruh unsur meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pencegahan. Patroli kawasan rawan, pemantauan titik panas, pemadaman dini, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran menjadi bagian penting dari pengendalian karhutla.
Dengan kondisi karhutla yang masih menjadi perhatian di Kalimantan, pemerintah terus mengandalkan kombinasi operasi darat, dukungan udara, pemantauan satelit, patroli lapangan, dan modifikasi cuaca agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
