BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Gelombang kritik terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menguat. Sebanyak 40 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tergabung dalam Presidium Gerakan Ormas Kabupaten Bandung Barat dijadwalkan turun ke jalan, Senin (7/9/2026).
Aksi yang disebut sebagai demonstrasi damai tersebut diperkirakan melibatkan sekitar 800 hingga 1.000 orang. Massa akan berkumpul di Lapangan Plaza Mekarsari mulai pukul 10.00 WIB sebelum bergerak menuju Gedung Setda/Kantor Bupati Bandung Barat dan Gedung DPRD KBB.
Dalam surat pemberitahuan aksi Nomor 01/S-Pemberitahuan/Gab-Ormas/KBB/IX/2026, Presidium Gerakan Ormas menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi dasar aksi, mulai dari tata kelola pemerintahan, penyusunan anggaran, birokrasi, hingga pengelolaan aset daerah.
Salah satu sorotan massa berkaitan dengan kondisi keuangan daerah. Berdasarkan data APBD 2026 yang dicantumkan dalam bahan aksi, pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat ditetapkan sebesar Rp3,136,83 miliar.
Angka tersebut tercatat turun sekitar 8,88 persen dibandingkan anggaran pendapatan daerah pada tahun sebelumnya.
Hingga periode Januari-September 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai Rp1.632,49 miliar atau sekitar 52,04 persen dari target APBD 2026.
Jika dirinci, pendapatan tersebut terdiri atas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1.028,06 miliar, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp489,79 miliar, serta pendapatan lainnya sebesar Rp114,63 miliar.
Penurunan angka pendapatan tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar kritik terhadap arah pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.
Presidium Gerakan Ormas menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan pemerintahan KBB. Mereka juga mempertanyakan kebijakan anggaran yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Dalam surat aksi, Sekretaris Daerah KBB Ade Zakir menjadi salah satu pejabat yang mendapat sorotan. Massa menilai posisi Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki peran penting dalam proses penyusunan anggaran.
Mereka menilai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak boleh berhenti sebatas kegiatan seremonial, tetapi harus benar-benar tercermin dalam kebijakan anggaran dan pembangunan daerah.
Selain persoalan anggaran, massa juga mempersoalkan penataan birokrasi. Dalam surat tersebut, Sekda dinilai belum mampu mewujudkan tata kelola birokrasi yang berbasis meritokrasi.
Sorotan juga diarahkan kepada Sekretaris Pribadi (Sekpri) Bupati yang disebut bernama Ridwan. Massa menilai keberadaan Sekpri tersebut justru menjadi hambatan dalam komunikasi antara masyarakat dan Bupati serta berpengaruh terhadap lambannya proses administrasi pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KBB Heru Budi Purnomo juga masuk dalam daftar pejabat yang dituntut diganti.
Presidium Gerakan Ormas mengaitkan tuntutan tersebut dengan persoalan pengelolaan aset daerah yang sebelumnya menjadi perhatian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Mereka menilai persoalan aset daerah harus mendapatkan pertanggungjawaban dan penyelesaian secara serius.
Atas berbagai persoalan tersebut, massa membawa tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Pertama, mendesak Bupati Bandung Barat segera mengganti Sekda Ade Zakir. Kedua, meminta Bupati memberhentikan Sekpri Ridwan. Ketiga, mendesak pergantian Kepala BKAD KBB Heru Budi Purnomo.
Aksi tersebut akan dikoordinasikan oleh Didin Kopral sebagai koordinator lapangan dan Jack sebagai koordinator aksi.
Untuk mendukung pelaksanaan aksi, massa telah menyiapkan sejumlah alat peraga, antara lain mobil komando, pamflet, spanduk, megaphone/TOA, serta sound system.
Presidium Gerakan Ormas juga menyatakan aksi akan dilaksanakan secara damai dan tertib. Mereka meminta jajaran kepolisian memberikan pengamanan dan pengawalan selama massa melakukan penyampaian aspirasi hingga menuju titik aksi.
