BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Gelombang kritik terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Bandung Barat datang dari 40 ormas. Ratusan massa yang mengatasnamakan sekitar 40 organisasi kemasyarakatan (ormas) se-Kabupaten Bandung Barat mendatangi dan menggelar aksi di lingkungan Kantor Bupati Bandung Barat, Senin (7/9/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kinerja pemerintahan daerah. Salah satu tuntutan yang mencuat adalah desakan agar Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Barat Ade Zakir, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Heru, serta Asisten Pribadi (Aspri) Bupati bernama Ridwan dicopot dari jabatannya.
Massa menilai persoalan birokrasi dan lambannya sejumlah proses pemerintahan telah berdampak terhadap jalannya pembangunan di Bandung Barat. Mereka meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap jajaran yang dinilai memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan.
Aksi tersebut pun mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi, mengatakan pihaknya menghargai penyampaian aspirasi masyarakat melalui aksi demonstrasi tersebut.
Menurut Sandi, kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
“Kita mengapresiasi apa yang menjadi langkah-langkah yang disampaikan, aspirasi oleh warga masyarakat, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan. Tentunya ini harus disikapi oleh pemerintah,” ujar Sandi.
Ia menilai berbagai persoalan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan.
Sandi menegaskan, evaluasi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga eksekutif, tetapi juga harus menjadi perhatian lembaga legislatif sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah.
“Beberapa isu perbaikan, khususnya perbaikan untuk tata kelola pemerintahan, ini harus menjadi langkah awal buat pemerintah berbenah diri, baik lembaga eksekutif ataupun lembaga legislatif,” katanya.
Meski demikian, Sandi mengingatkan agar tuntutan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan tetap ditempuh melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Ia menekankan bahwa setiap langkah pembenahan harus memiliki dasar regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru.
“Kalau ada jalur-jalur yang harus dibenahi, ya harus disesuaikan dengan regulasi juga. Harus disesuaikan dengan regulasi,” tegasnya.
Sandi kembali menegaskan bahwa DPRD KBB terbuka terhadap aspirasi masyarakat, khususnya apabila tuntutan tersebut bertujuan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Tentunya kita sebagai lembaga legislatif mengapresiasi apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk pembenahan dan perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan demi kemajuan masyarakat Bandung Barat,” pungkas Sandi.
