Oleh: W. Arso, S.I.Kom
Penulis adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Ponorogo, Wartawan dengan Sertifikat UKW Utama
OPINI, KANALINDONESIA.COM: Bursa calon Wakil Bupati Ponorogo mulai menghangat. Sejumlah nama dengan latar belakang berbeda mulai muncul dan menawarkan pengalaman masing-masing.
Per 8 September 2026, tiga nama yang tercatat mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk kepentingan pencalonan Wakil Bupati Ponorogo adalah Barno, M. Hasim, dan Nyoto Wiyono. Barno merupakan Kepala Desa Bringinan, M. Hasim berprofesi sebagai advokat, sedangkan Nyoto Wiyono merupakan mantan Inspektur Inspektorat Ponorogo.
Situasi tersebut menarik untuk dibaca bukan sekadar dari siapa yang paling populer, tetapi dari pertanyaan yang lebih penting: siapa yang paling tepat dan paling pas mendampingi Lisdyarita dalam menjalankan pemerintahan Ponorogo?
Pertanyaan ini penting karena seorang wakil bupati bukan sekadar pelengkap kepala daerah. Wakil bupati harus mampu menjadi partner kerja, penghubung antara kepala daerah dengan birokrasi, sekaligus mampu membantu menyelesaikan persoalan pemerintahan ketika kepala daerah membutuhkan dukungan.
Lisdyarita sendiri bukan figur yang asing dengan dunia usaha maupun politik. Sebelum terjun dalam pemerintahan, ia memiliki pengalaman di sektor perbankan dan sejumlah perusahaan. Ia juga pernah menjadi Ketua Partai Perindo Ponorogo dan kemudian aktif di PDI Perjuangan.
Artinya, kalau yang dicari adalah pasangan yang saling melengkapi, Ponorogo seharusnya tidak sekadar mencari figur yang mempunyai popularitas politik.
Yang dibutuhkan adalah figur yang menutup kekurangan, bukan sekadar menambah kesamaan.
Birokrat: Paling Melengkapi?
Dari empat latar belakang yang bisa dipertimbangkan—birokrat, politikus, pengusaha, serta TNI/Polri—figur birokrat senior memiliki alasan kuat untuk dipertimbangkan.
Birokrasi adalah mesin utama pemerintahan daerah. Sebagus apa pun visi kepala daerah, program tersebut tidak akan berjalan tanpa aparatur yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi.
Bupati membutuhkan wakil yang memahami bagaimana sebuah kebijakan dibuat dan kemudian dijalankan di dalam sistem pemerintahan.
Di sinilah pengalaman birokrat menjadi penting.
Figur birokrat yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis memahami karakter organisasi perangkat daerah, mekanisme APBD, perencanaan pembangunan, koordinasi lintas OPD, hingga persoalan administrasi pemerintahan.
Contoh yang kini muncul adalah Nyoto Wiyono, mantan Inspektur Inspektorat Ponorogo. Dalam pemberitaan mengenai pencalonannya, Nyoto disebut memiliki pengalaman sekitar 30 tahun di birokrasi dan pernah menduduki sejumlah posisi strategis.
Kelebihannya: memahami birokrasi, regulasi, perencanaan dan tata kelola pemerintahan.
Kekurangannya: figur birokrat belum tentu memiliki jaringan politik yang kuat. Selain itu, gaya kerja birokrasi yang cenderung administratif harus mampu menyesuaikan diri dengan ritme politik seorang kepala daerah.
Namun justru di situlah tantangannya.
Jika Lisdyarita kuat di dunia usaha dan politik, wakil dari kalangan birokrat dapat menjadi penyeimbang.
Politik membutuhkan teknokrasi. Pemerintahan membutuhkan pengalaman lapangan.
Politikus: Kuat di Parlemen dan Partai
Pilihan kedua adalah politikus.
Keuntungan terbesar seorang politikus adalah jaringan. Ia memahami peta kekuatan partai, karakter anggota DPRD, komunikasi politik serta dinamika dukungan masyarakat.
Kemampuan tersebut penting karena kepala daerah tidak bisa bekerja sendirian. Pemerintahan daerah membutuhkan hubungan yang sehat antara eksekutif dan legislatif.
Seorang wakil yang mempunyai pengalaman politik juga dapat menjadi jembatan komunikasi antara kepala daerah dengan partai politik dan DPRD.
Kelebihannya: jaringan politik kuat, komunikasi dengan partai dan DPRD relatif lebih mudah, serta memahami dinamika politik lokal.
