BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Desakan agar aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dugaan penyimpangan pengelolaan Jasa Pelayanan (Jaspel) Covid-19 di RSUD Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, kembali mengemuka.
Pembina Garda Pelawan Korupsi (GALAKSI), Asep Herna, meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menindaklanjuti perkara tersebut secara profesional, transparan, dan berdasarkan seluruh alat bukti yang tersedia.
Menurut Asep, penanganan laporan dugaan penyimpangan di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut kini menjadi perhatian publik. Ia menilai proses hukum harus mampu memberikan kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran serta pihak yang harus bertanggung jawab apabila dugaan tersebut terbukti.
“Kepercayaan masyarakat saat ini ada di pundak Adhyaksa. Kami berharap Kejaksaan menjalankan amanah ini dengan integritas dan keberanian untuk mengungkap seluruh fakta,” ujar Asep.
Sejumlah persoalan menjadi sorotan dalam laporan yang sebelumnya disampaikan kepada Kejati Jabar. Di antaranya dugaan pemotongan Jaspel Covid-19 sebesar 20 persen serta persoalan pembayaran hak pelayanan bagi tenaga kesehatan.
Dugaan tersebut sebelumnya juga telah diberitakan sebagai bagian dari laporan masyarakat yang diterima Kejati Jabar. Pada Maret 2026, Kejati Jabar menyatakan laporan tersebut masih dalam proses penelaahan oleh tim yang ditunjuk pimpinan.
Asep mengatakan, persoalan tersebut tidak boleh berhenti hanya pada pemeriksaan administratif. Jika dalam proses penyelidikan ditemukan bukti adanya penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum, ia meminta aparat penegak hukum mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kalau benar terdapat pemotongan hak tenaga kesehatan tanpa dasar regulasi yang sah, tentu harus diperiksa secara serius. Begitu pula dengan seluruh aliran dana dan mekanisme pengelolaan keuangan rumah sakit,” katanya.
Selain dugaan pemotongan Jaspel, penggunaan dua rekening dalam pengelolaan keuangan BLUD pada periode tertentu juga menjadi salah satu hal yang diminta untuk ditelusuri. Dalam laporan masyarakat yang sebelumnya diberitakan, persoalan tersebut disebut berkaitan dengan rekening Bank Mandiri dan Bank BJB.
Menurut Asep, pemeriksaan rekening, dokumen transaksi, mekanisme pencairan dana, hingga pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran penting dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai persoalan tersebut.
Ia juga menyoroti informasi mengenai adanya hak Jasa Pelayanan tenaga kesehatan yang disebut belum terselesaikan. Namun, besaran tunggakan dan rincian pihak yang bertanggung jawab, menurutnya, harus dipastikan melalui pemeriksaan serta dokumen resmi.
“Kami tidak ingin membuat kesimpulan sebelum proses hukum membuktikannya. Tetapi seluruh dugaan harus dibuka secara terang agar masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” tutur Asep.
Asep menegaskan, GALAKSI bersama jaringan aktivis dan masyarakat akan terus mengawal perkembangan penanganan laporan tersebut. Menurutnya, pengawalan dilakukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan berdasarkan bukti dan aturan, bukan untuk mengintervensi kewenangan penyidik.
“Kami tidak hadir untuk menekan aparat penegak hukum secara membabi buta. Kami justru ingin memberikan dukungan moral agar penyidik tidak merasa sendiri ketika harus mengungkap dugaan korupsi yang menyangkut pelayanan publik,” ujarnya.
Sebelumnya, pemberitaan pada Agustus 2026 menyebut laporan dugaan korupsi Jaspel Covid-19 RSUD Cikalong Wetan telah dilimpahkan dari Kejati Jawa Barat kepada Kejari Kabupaten Bandung. Asep kemudian meminta Kejari Kabupaten Bandung serius menindaklanjuti laporan tersebut.
GALAKSI berharap proses penanganan perkara dilakukan secara terbuka sesuai kewenangan aparat penegak hukum. Jika bukti yang ditemukan mengarah pada tindak pidana, pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum.
