BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Persoalan pendidikan kembali menjadi perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026. Kali ini, sorotan DPRD KBB tertuju pada berkurangnya anggaran Dinas Pendidikan yang tercatat sekitar Rp23,80 miliar.
Penurunan tersebut muncul di tengah pembahasan perubahan APBD 2026 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD KBB, Beberapa Waktu lalu.
Bagi DPRD, perubahan angka anggaran pendidikan bukan sekadar persoalan administrasi dalam dokumen APBD. Pengurangan anggaran harus dapat dijelaskan secara terbuka, terutama menyangkut program apa yang mengalami penyesuaian dan bagaimana dampaknya terhadap pelayanan pendidikan di lapangan.
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena anggaran pendidikan berkaitan langsung dengan kebutuhan sekolah, peserta didik, tenaga pendidik serta berbagai fasilitas penunjang proses belajar mengajar.
DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan penjelasan secara terukur mengenai alasan penurunan anggaran tersebut. Pemerintah juga diminta memastikan perubahan anggaran tidak mengorbankan kebutuhan pendidikan yang bersifat mendasar.
Jangan Sampai Efisiensi Menggerus Pelayanan Sekolah
Perubahan anggaran memang dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi fiskal daerah. Namun, DPRD mengingatkan bahwa efisiensi harus dihitung berdasarkan skala prioritas.
Jangan sampai pengurangan anggaran justru berdampak pada program yang menyentuh langsung kebutuhan siswa dan sekolah.
Terlebih, kebutuhan pendidikan di daerah tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Sekolah juga membutuhkan dukungan terhadap sarana dan prasarana, pemeliharaan fasilitas, ketersediaan perlengkapan belajar, sanitasi serta berbagai kebutuhan dasar lainnya.
Karena itu, DPRD meminta Pemkab KBB tidak berhenti pada penjelasan mengenai angka Rp23,80 miliar tersebut, tetapi memaparkan secara rinci pos anggaran mana yang berkurang, program apa yang ditunda atau disesuaikan, serta bagaimana strategi pemerintah menjaga mutu layanan pendidikan setelah perubahan APBD diberlakukan.
DPRD Tagih Kejelasan Prioritas
Dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD KBB, sektor pendidikan menjadi salah satu bagian yang perlu mendapatkan perhatian dalam perubahan APBD.
Pemerintah daerah dituntut memastikan setiap perubahan anggaran tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat dan target pembangunan daerah.
Artinya, ketika anggaran pendidikan mengalami penurunan, pemerintah perlu menunjukkan bahwa kebutuhan paling mendesak tetap terlindungi.
Apalagi waktu pelaksanaan APBD 2026 semakin terbatas. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mampu menentukan program yang benar-benar prioritas sekaligus memastikan pelaksanaannya tidak dilakukan secara terburu-buru sehingga mengurangi kualitas hasil.
DPRD KBB pada akhirnya akan mencermati jawaban pemerintah sebelum menentukan sikap lebih lanjut terhadap Raperda Perubahan APBD 2026.
Persoalannya bukan semata-mata apakah anggaran pendidikan bertambah atau berkurang, tetapi apakah perubahan tersebut mampu menjamin hak masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Karena itu, penurunan anggaran sekitar Rp23,80 miliar kini menjadi salah satu bagian yang harus dijelaskan secara terbuka dalam pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
