JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas menolak penyelesaian secara kekeluargaan dalam kasus pemukulan yang melibatkan pihak manajemen proyek. Ia meminta agar proses hukum terhadap pelaku tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sikap tersebut menegaskan bahwa dugaan tindak kekerasan tidak semestinya diselesaikan hanya melalui kesepakatan damai, terlebih apabila proses hukum telah berjalan dan terdapat pihak yang menjadi korban.
Pramono menegaskan, penanganan perkara harus mengedepankan penegakan hukum. Usulan perdamaian yang diajukan pihak manajemen proyek tidak boleh serta-merta menghentikan proses hukum terhadap pihak yang diduga melakukan pemukulan.
Kasus ini menjadi perhatian publik setelah insiden bentrokan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Peristiwa itu juga memunculkan beragam narasi mengenai penyebab terjadinya perselisihan di lokasi kejadian.
Pemprov DKI Luruskan Narasi Viral
Di tengah derasnya informasi yang beredar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluruskan kabar yang mengaitkan bentrokan tersebut dengan penertiban pedagang nasi atau pedagang kaki lima (PKL).
Pemprov DKI menegaskan bahwa berdasarkan klarifikasi yang disampaikan, pemicu perselisihan berkaitan dengan tindakan penertiban parkir liar dan pelaksanaan Operasi Cabut Pentil (OCP) oleh Dinas Perhubungan (Dishub).
Dengan demikian, narasi yang menyebut insiden tersebut dipicu oleh penertiban pedagang nasi atau PKL tidak sesuai dengan klarifikasi Pemprov DKI.
Operasi Cabut Pentil merupakan salah satu tindakan penertiban terhadap kendaraan yang melanggar ketentuan parkir. Pelaksanaannya menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menertibkan penggunaan ruang jalan dan mencegah parkir yang mengganggu ketertiban lalu lintas.
Namun, tindakan penertiban di lapangan tetap harus dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Perselisihan yang muncul dalam pelaksanaan tugas tidak dapat dijadikan pembenaran bagi tindakan kekerasan.
Penegakan Hukum Jadi Sorotan
Penolakan terhadap penyelesaian damai yang disampaikan Pramono menempatkan penegakan hukum sebagai persoalan utama dalam kasus ini.
Di satu sisi, pemerintah daerah berkepentingan memastikan penertiban parkir liar berjalan sesuai aturan. Di sisi lain, apabila terjadi dugaan tindak pidana dalam pelaksanaan penertiban, penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Usulan perdamaian dari pihak manajemen proyek juga perlu ditempatkan sesuai ketentuan hukum. Dalam perkara pidana, kesepakatan damai tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana karena akibat hukumnya bergantung pada jenis tindak pidana dan peraturan yang berlaku.
Karena itu, penanganan perkara harus didasarkan pada fakta, keterangan para pihak, bukti yang tersedia, serta hasil penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum.
Sebelumnya operasi penertiban parkir liar di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berakhir ricuh setelah terjadi bentrokan antara petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) dengan sejumlah pekerja proyek, Kamis (8/10/2026).
Insiden tersebut mengakibatkan seorang anggota Satpol PP mengalami luka robek yang diduga akibat pemukulan menggunakan helm proyek. Peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
Diduga Terjadi Pemukulan Saat Penertiban
Bentrokan bermula ketika petugas gabungan melakukan penertiban parkir liar di kawasan Bulungan. Namun, kegiatan penegakan ketertiban tersebut justru berujung perselisihan dengan sejumlah pekerja proyek yang berada di lokasi.
Situasi memanas hingga terjadi dugaan tindakan kekerasan terhadap salah seorang anggota Satpol PP. Korban dilaporkan mengalami luka robek akibat dugaan pemukulan menggunakan helm proyek.
Kasus ini kini menjadi perhatian aparat kepolisian untuk mengungkap secara menyeluruh kronologi kejadian, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dalam bentrokan tersebut.
