SURABAYA KANALINDONESIA.COM :
Rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bisa jadi bencana untuk perbankan milik Pemprov Jatim, salah satunya Bank Jatim.
Wacana ini juga akan mempengaruhi PAD dari lembaga Perbankan milik daerah yang menghimpun dana murah perbankan yang menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi UMKM dan pembangunan ekonomi Jawa Timur. Gawat ! Ini yang dikatakan anggota Komisi C DPRD Jatim sekaligus Ketua Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, menurutnya kebijakan ini justru akan melemahkan fondasi pembiayaan daerah.
Meski punya dampak bisa mengembangkan ekonomi rakyat lewat Koperasi, pemerintah tetap harus mengkaji dampak kebijakan tersebut secara komprehensif sebelum diterapkan secara luas.
“Setiap kebijakan yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan, termasuk melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu kita dukung dan kawal bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Namun, dukungan terhadap koperasi harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kesehatan perbankan daerah.” ungkap politisi asli Surabaya ini, Kamis (15/10/2026).
Menurut Lilik, pemerintah pusat perlu memastikan kesiapan sistem, keamanan transaksi, kelancaran pembayaran gaji ASN, hingga dampaknya terhadap likuiditas perbankan
Kabar yang cukup mengkhawatirkan perbankan milik daerah ini, dipicu oleh usulan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, yang menyebutkan penyaluran gaji PNS melalui KDKMP. Bahkan Program tersebut diharapkan direalisasikan terealisasi pada 2026 dan telah diajukan kepada Kementerian Keuangan. Apalagi masih kata Ferry, usulan itu telah mendapat persetujuan dan dukungan anggaran.
Kementerian Koperasi menyiapkan skema tersebut sebagai bagian dari perluasan layanan KDKMP, khususnya di bidang keuangan. Ke depan, koperasi direncanakan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, BRIlink, dan penyedia layanan lainnya.
Bagi Lilik, perluasan fungsi koperasi tersebut harus diiringi perhitungan matang mengenai dampaknya terhadap lembaga keuangan yang selama ini menopang aktivitas ekonomi di daerah.
Lilik menilai Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Jatim, serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. Selain melayani transaksi masyarakat dan aparatur pemerintah, perbankan daerah turut mendukung pembiayaan UMKM, dunia usaha, dan berbagai aktivitas ekonomi lokal.
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah potensi perubahan pola penghimpunan dana masyarakat. Dana murah yang bersumber dari rekening giro dan tabungan menjadi komponen penting bagi perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi, yakni menghimpun dana dan menyalurkannya kembali sebagai kredit atau pembiayaan.
Karena itu, apabila penyaluran gaji melalui koperasi memicu perpindahan dana secara signifikan dari rekening perbankan, pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan dampaknya terhadap likuiditas dan kemampuan bank daerah menyalurkan kredit.
“Untuk Jawa Timur, keberadaan Bank Jatim tidak semata-mata persoalan bisnis perbankan, tetapi juga bagian dari instrumen pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, setiap perubahan kebijakan perlu dirancang dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan keberlanjutan ekonomi,” tegasnya.
Menurut Lilik, kepentingan menjaga kesehatan Bank Jatim harus menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan, terlebih ketika bank daerah memiliki fungsi penting dalam mendukung pembiayaan sektor produktif dan menggerakkan perekonomian Jawa Timur.
Koperasi dan Bank Daerah Harus Saling Menguatkan
Lilik menekankan, pengembangan KDKMP seharusnya tidak menempatkan koperasi dan perbankan daerah dalam posisi saling berhadapan. Keduanya justru perlu dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem keuangan yang saling melengkapi.
