BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat beberapa waktu lalu perlu diuji kembali. Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia diminta periksa penerapan manajemen talenta yang menjadi dasar penempatan pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
Melalui pengaduan tertulis, Aliansi Masyarakat Bandung Barat Bersatu menyoroti sejumlah persoalan mendasar, terutama validitas data talenta, transparansi penilaian kandidat, dugaan konflik kepentingan, hingga informasi mengenai kemungkinan intervensi politik dalam proses pengisian jabatan.
Aliansi meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada klarifikasi administratif, tetapi diperiksa berdasarkan dokumen dan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
Salah satu perhatian utama adalah mekanisme pembentukan talent pool atau kelompok talenta ASN. Aliansi mempertanyakan apakah pemetaan kompetensi, potensi, kinerja, serta rekam karier pegawai telah dilakukan secara objektif dan melalui proses verifikasi yang memadai.
Menurut materi pengaduan, kejelasan indikator dan dasar penilaian menjadi penting agar proses promosi jabatan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan kepastian bagi ASN yang mengikuti pengembangan karier.
Persoalan lain yang diminta untuk ditelusuri ialah dugaan adanya percepatan pelantikan untuk mengakomodasi pejabat tertentu, serta informasi mengenai kemungkinan keterlibatan pejabat dalam proses seleksi yang kemudian berkaitan dengan penempatan jabatan.
Aliansi juga meminta BKN memeriksa dugaan intervensi nonmerit atau kepentingan politik yang disebut berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan.
Namun, seluruh informasi tersebut masih berupa dugaan yang disampaikan dalam pengaduan. Belum terdapat kesimpulan bahwa intervensi politik, konflik kepentingan, atau pelanggaran prosedur benar-benar terjadi.
Selain itu, Aliansi meminta pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil pemetaan manajemen talenta dengan pejabat yang ditetapkan. Termasuk di dalamnya, informasi mengenai posisi talenta dalam matriks 9 Box, kompetensi kandidat, serta kesesuaian persyaratan jabatan.
Bagi Aliansi, manajemen talenta seharusnya menjadi instrumen untuk menempatkan ASN berdasarkan kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan kebutuhan organisasi. Karena itu, dasar pemilihan pejabat perlu didukung data yang valid dan proses yang dapat ditelusuri.
Aliansi menilai, ketidakjelasan proses pengisian jabatan berisiko memunculkan keraguan di kalangan ASN terhadap penerapan sistem merit. Jika dasar penilaian tidak dapat dijelaskan, kepercayaan terhadap mekanisme pengembangan karier dikhawatirkan ikut terdampak.
Atas dasar itu, BKN diminta mengevaluasi proses pengisian JPT sejak tahap perencanaan, pemetaan talenta, penetapan kandidat, pemberian rekomendasi, hingga pelantikan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, Aliansi meminta penanganan dilakukan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
Pengaduan tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah instansi, di antaranya Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman Republik Indonesia, dan Inspektorat Jenderal Kemendagri.
Pemeriksaan yang transparan diharapkan dapat memberikan kejelasan sekaligus menjaga kepercayaan ASN dan masyarakat terhadap tata kelola kepegawaian di Kabupaten Bandung Barat.
