SURABAYA KANALINDONESIA.COM :
Ditengah sibuknya pembahasan APBD Jatim 2027, ada edukasi menarik yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Fraksi PKS, Lilik Hendarwati. Politisi perempuan ini menyampaikan pandangannya bagaimana pentingnya perubahan cara pandang dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran.
Edukasi ini disampaikan Lilik saat menyampaikan materi Controlling & Budgeting dalam Pelatihan Legislatif DPM Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Minggu (8/11/2026).
Politisi asli Surabaya ini menegaskan keberhasilan penganggaran tidak cukup dinilai dari besarnya dana yang dialokasikan atau tingginya realisasi belanja, melainkan dari manfaat nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.
Acara ini sendiri mengangkat semangat “Dari Membaca Angka Menuju Mengawal Amanah”, Lilik mengajak mahasiswa memahami bahwa penganggaran dan pengawasan merupakan dua fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan tata kelola organisasi maupun pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
“Anggaran bukan sekadar deretan angka yang disusun, dibahas, kemudian dihabiskan. Di balik setiap rupiah terdapat amanah, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Karena itu, kita harus berani bertanya, apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat?” ujar Lilik.
Dalam pemaparannya, Lilik menekankan tiga ukuran utama yang perlu dipahami para calon pemimpin dan legislator muda, yakni output, outcome, dan impact.
Pertama, output, yaitu hasil langsung dari suatu program atau kegiatan yang dapat diukur secara konkret.
Kedua, outcome, yaitu perubahan atau manfaat yang dirasakan penerima program setelah kegiatan dilaksanakan.
Ketiga, impact, yaitu dampak yang lebih luas dan berkelanjutan terhadap kehidupan masyarakat.
Ia memberikan gambaran sederhana bahwa keberhasilan pelatihan tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang hadir atau terselenggaranya kegiatan. Lebih penting lagi adalah apakah peserta memperoleh kemampuan baru, mampu menerapkannya, dan pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya.
“Jangan sampai kita merasa berhasil hanya karena anggaran terserap seratus persen dan kegiatan terlaksana dengan meriah. Pertanyaan berikutnya justru lebih penting: apa yang berubah, siapa yang merasakan manfaatnya, dan apakah manfaat tersebut dapat terus dirasakan?” tegasnya.
Menurut Lilik, ketiga ukuran tersebut harus menjadi bagian dari evaluasi anggaran setiap tahun. Dengan demikian, penganggaran tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi instrumen untuk memastikan sumber daya publik benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai anggota Komisi C DPRD Jawa Timur yang membidangi keuangan, Lilik juga membagikan perspektif praktis mengenai pentingnya pengawasan anggaran yang objektif dan bertanggung jawab.
Ia memperkenalkan pendekatan 5T, yakni Tepat Kebutuhan, Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Pelaksanaan, dan Tepat Hasil.
Kelima prinsip tersebut, menurutnya, dapat digunakan mahasiswa untuk menilai kewajaran anggaran kegiatan organisasi sekaligus menjadi dasar berpikir kritis dalam memahami pengelolaan keuangan publik.
Lilik juga mengingatkan bahwa pengawasan yang berkualitas harus dilandasi dokumen, data, bukti, serta keberanian memberikan rekomendasi perbaikan.
“Pengawasan bukan mencari-cari kesalahan, tetapi memastikan sesuatu berjalan pada tujuan yang benar. Kita harus kritis terhadap kebijakan, objektif terhadap fakta, dan tetap menghormati setiap pihak yang menjalankan tanggung jawabnya,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan yang baik tidak berhenti pada penemuan persoalan, tetapi harus diikuti klarifikasi, rekomendasi, serta pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan.
Di hadapan mahasiswa, Lilik juga menegaskan bahwa kemampuan mengelola anggaran bukan hanya dibutuhkan oleh pejabat publik, melainkan harus mulai dibangun sejak seseorang dipercaya mengemban amanah organisasi.
