SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Banjir lahar dingin Gunung Semeru yang kembali terjadi di Lumajang, menjadi perhatian DPRD Jatim. Dewan meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga mengevaluasi secara menyeluruh sistem mitigasi bencana yang selama ini telah dibangun.
Anggota DPRD Jawa Timur, Lailatul Qodriyah, mengatakan banjir lahar dingin Semeru bukanlah kejadian yang mengejutkan. Kejadian ini menjadi ancaman yang terjadi berulang setiap musim hujan. Masalahnya masyarakat yang tinggal di kawasan rawan harus menghadapi risiko keselamatan dan kehilangan tempat tinggal.
Karenanya Ia mempertanyakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi ancaman lahar, mulai dari pembangunan sabo dam, normalisasi sungai, hingga pengoperasian sistem peringatan dini.
“Banjir lahar dingin Semeru bukan kejutan. Ini peristiwa yang berulang setiap musim hujan, tetapi warga tetap jadi korban. Pertanyaannya, apa yang sudah dikerjakan pemerintah selama ini? Sabo dam, normalisasi sungai, dan sistem peringatan dini harus dievaluasi menyeluruh. Kalau infrastruktur penahan lahar tidak terawat atau sudah penuh sedimen, itu kelalaian, bukan musibah semata,” kata Lailatul Qodriyah, Senin (9/11/2027).
Butuh perhatian serius sebab berdasarkan laporan Badan Geologi per 2 November 2026. Gunung Semeru masih berstatus Level III atau Siaga.
Hasil pemantauan menunjukkan hujan terjadi di sekitar kawasan Gunung Semeru sejak pukul 23.40 WIB. Bahkan, pada periode pukul 00.00 hingga 06.00 WIB, alat pemantauan merekam getaran banjir selama enam jam dengan amplitudo maksimum mencapai 65 milimeter.
Badan Geologi juga mengingatkan potensi hujan yang dapat mengangkut endapan material vulkanik menjadi aliran lahar melalui sejumlah sungai berhulu di Semeru. Di antaranya Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat, serta anak-anak sungainya.
Kondisi tersebut berpotensi membahayakan penambang pasir, pengemudi angkutan material, maupun masyarakat yang beraktivitas di sepanjang alur dan bantaran sungai.
Badan Geologi pun mengimbau masyarakat segera menghentikan aktivitas dan menjauh dari kawasan sungai yang berpotensi dilalui lahar. Khusus Besuk Kobokan, masyarakat diminta mematuhi zona larangan aktivitas hingga radius 13 kilometer dari puncak. Sementara itu, area hingga 500 meter dari tepi sungai juga harus dikosongkan karena potensi perluasan awan panas dan lahar dapat mencapai 17 kilometer dari puncak.
Menanggapi kondisi tersebut, Lailatul mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPBD memastikan seluruh kebutuhan dasar warga terdampak dan pengungsi terpenuhi. Mulai dari makanan, air bersih, pelayanan kesehatan, hingga tempat pengungsian yang layak.
“Kami mendesak Pemprov Jatim dan BPBD segera memastikan pengungsi terpenuhi kebutuhan dasarnya: makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat bernaung yang layak. Jangan sampai warga menunggu bantuan sementara koordinasi antarinstansi masih berputar di meja rapat,” ujarnya.
Selain penanganan darurat, politisi PKB tersebut juga meminta pemerintah memberikan kepastian terkait relokasi masyarakat yang selama ini bermukim di zona rawan bencana.
Menurutnya, relokasi tidak boleh hanya menjadi wacana yang kembali muncul setiap kali bencana terjadi. Pemerintah harus menyiapkan langkah konkret, termasuk kepastian lokasi hunian, fasilitas dasar, dan keberlanjutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat terdampak.
“Relokasi warga di zona rawan juga tidak boleh terus ditunda. Warga berhak atas kepastian, bukan janji yang diulang tiap bencana. DPRD Jatim akan mengawal anggaran penanggulangan bencana dan meminta laporan terbuka tentang penggunaannya,” pungkasnya.
