PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026, Senin(14/09/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, saat membuka rapat menjelaskan bahwa pengajuan Raperda Perubahan APBD oleh kepala daerah kepada DPRD memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
Dwi juga menyebut Surat Bupati Ponorogo Nomor 971/267405.24/2026 tanggal 31 Agustus 2026 perihal permohonan persetujuan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai salah satu dasar pelaksanaan rapat paripurna.
“Berpedoman pada ketentuan tersebut dan untuk memenuhi agenda kegiatan DPRD, rapat hari ini membahas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026,” ujar Dwi.
Ia menyampaikan, berdasarkan daftar hadir yang dibacakan Sekretaris DPRD serta mengacu pada Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, khususnya Pasal 138 dan Pasal 139 ayat (1), rapat paripurna telah memenuhi ketentuan untuk dilaksanakan.
Dwi menegaskan, penyampaian pandangan umum fraksi merupakan tahapan penting dalam pembahasan Raperda. Forum tersebut sekaligus menjadi wujud pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dimiliki DPRD.
“Melalui forum yang terhormat ini, masing-masing fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, pendapat, saran, masukan, pertanyaan, maupun tanggapan terhadap materi Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” jelasnya.
Ia berharap seluruh fraksi dapat menyampaikan masukan yang konstruktif dan substantif untuk menyempurnakan rancangan perubahan APBD. Dengan demikian, kebijakan anggaran yang nantinya ditetapkan dapat berjalan tepat sasaran, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Ponorogo.
Salah satu pandangan yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut berasal dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, Mujiatin, meminta pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas umum dalam penyesuaian anggaran pada sisa Tahun Anggaran 2026.
Mujiatin menjelaskan, rancangan perubahan APBD telah menyesuaikan perkembangan kondisi keuangan daerah, termasuk perubahan asumsi ekonomi makro, kerangka pendanaan, prioritas pembangunan, serta rencana program dan kegiatan pemerintah daerah.
Penyesuaian tersebut juga mencakup pergeseran anggaran antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD), penghapusan atau penambahan kegiatan, perubahan target kinerja, serta penyesuaian lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
“Fraksi Kebangkitan Bangsa meminta pemerintah daerah memastikan bahwa penyesuaian anggaran pada sisa Tahun Anggaran 2026 ini diprioritaskan pada perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas umum yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Mujiatin.
Selain memprioritaskan infrastruktur, Fraksi Kebangkitan Bangsa meminta pemerintah daerah mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Fraksi juga menekankan agar proyek fisik yang bersifat mendesak dapat diselesaikan tepat waktu sebelum tahun anggaran berakhir.
Dalam pandangannya, Mujiatin turut menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan sumber pendapatan yang produktif, serta penguatan peran perusahaan daerah agar mampu menghasilkan laba.
