Oleh: W. Arso, S.I.Kom(Ketua PWI Ponorogo)
OPINI, KANALINDONESIA.COM: Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka muncul di tengah dua dinamika politik dan hukum yang berlangsung hampir bersamaan. Di satu sisi, DPR RI tengah menghadapi gelombang usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Di sisi lain, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana mulai memasuki tahapan akhir.
Pertemuan dua momentum tersebut memunculkan pertanyaan politik yang menarik: apakah pengunduran diri Gibran semata-mata berkaitan dengan tekanan politik dan persoalan hukum yang dihadapinya, atau terdapat korelasi lebih luas dengan perubahan agenda pemberantasan korupsi yang sedang dipersiapkan negara?
Hingga Kamis (12/11/2026), informasi mengenai pengunduran diri Gibran telah disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Ia membenarkan kabar bahwa Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma.
Namun, status formal pengunduran diri tersebut masih perlu dicermati. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan belum menerima maupun melihat surat pengunduran diri tersebut. Artinya, pernyataan mengenai penyerahan surat harus dibedakan dari proses konstitusional yang diperlukan untuk mengakhiri jabatan seorang wakil presiden.
Di DPR, sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran. Usulan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik yang berpotensi berkembang menjadi proses pemakzulan melalui mekanisme konstitusi.
RUU Perampasan Aset Memasuki Tahapan Krusial
Pada waktu yang hampir bersamaan, DPR RI justru memperlihatkan perkembangan signifikan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
Berdasarkan pemberitaan resmi DPR pada 10 November 2026, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyebut pembahasan ratusan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah mencapai tahap akhir. Selanjutnya, DPR akan membentuk tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin) untuk menyelesaikan rumusan substansi serta redaksi pasal-pasal.
Sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan DIM RUU Perampasan Aset kepada Komisi III DPR pada 5 November 2026. RUU tersebut telah disepakati menjadi usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026.
Perkembangan ini menjadi penting karena RUU Perampasan Aset berpotensi memperkuat instrumen negara dalam menelusuri dan mengambil kembali kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk korupsi, melalui mekanisme hukum yang diatur undang-undang.
Jika nantinya disahkan, regulasi tersebut akan menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada ketentuan pembuktian, perlindungan hak pihak ketiga, pengawasan peradilan, serta jaminan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan.
Adakah Korelasi Politik di Balik Dua Peristiwa?
Secara kronologis, munculnya kabar pengunduran diri Gibran dan percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset memang berlangsung dalam rentang waktu yang berdekatan.
Kondisi tersebut membuka ruang analisis mengenai kemungkinan perubahan konfigurasi politik nasional.
Namun, kedekatan waktu tidak otomatis membuktikan adanya hubungan sebab-akibat. Sampai saat ini, belum ada bukti maupun pernyataan resmi yang menunjukkan bahwa pengunduran diri Gibran berkaitan langsung dengan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Setidaknya terdapat tiga kemungkinan perspektif yang dapat dicermati.
Pertama, pengunduran diri Gibran merupakan respons terhadap tekanan politik dan persoalan hukum yang berkembang. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran pernah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan pada 10 November 2026.
