SURABAYA KANALINDONESUA.COM :
Fraksi PDIP DPRD Jatim meminta Pemprov Jatim agar program Misi Dagang antar Daerah yang sudah perjalan puluhah kali mampu mendongkrak nilai eksport Jatim yang makin anjlok.
Ini dikatakan Anggota FPDIP Eddy Paripurna, menyoroti anjloknya ekspor Jatim sebesar 7,25 persen di tengah lonjakan impor 15,51 persen sepanjang Januari-September 2026.
Kondisi yang memicu defisit perdagangan hingga 3,63 miliar dolar AS itu dikhawatirkan berdampak terhadap 4,58 juta UMKM serta mengancam keberlangsungan industri dan penyerapan tenaga kerja.
Anggota Komisi B DPRD Jatim ini menilai pelaksanaan misi dagang antardaerah yang selama ini menjadi salah satu program andalan Pemprov Jatim jangan hanya diukur dari besarnya nilai komitmen transaksi, tetapi harus dibuktikan dengan realisasi pembelian dan keberlanjutan kerja sama.
Berdasarkan catatan BPKP hingga April 2026, misi dagang Jatim telah dilaksanakan sebanyak 50 kali di 29 provinsi dengan nilai transaksi mencapai Rp36,24 triliun.
“Meski angka tersebut cukup besar, realisasi transaksi dan manfaatnya bagi UMKM tetap perlu dievaluasi. Jangan sampai nilai komitmen perdagangan hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi tidak berujung pada kontrak pembelian berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil,” tegas Eddy, Kamis (12/11/2026).
Selain memperluas pasar, Eddy mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah. Petani dan nelayan jangan hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi harus memperoleh nilai tambah melalui pengolahan produk.
Hasil perikanan, misalnya, dapat dikembangkan menjadi fillet, makanan beku, hingga produk siap saji. Begitu pula hasil pertanian dan perkebunan yang dapat diolah menjadi produk kemasan dengan nilai jual lebih tinggi.
“Di sisi lain, kenaikan impor juga perlu dicermati. Kami mendorong Pemprov Jatim memetakan jenis barang impor, terutama bahan baku yang sebenarnya berpotensi diproduksi di dalam negeri, khususnya di Jawa Timur,” katanya.
Penguatan industri pemasok lokal dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Namun, upaya tersebut harus dibarengi peningkatan teknologi produksi, kualitas produk, dan akses pembiayaan agar UMKM mampu masuk ke rantai pasok industri besar.
Politisi asal Pasuruan ini menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
“Penurunan ekspor bukan sekadar persoalan angka perdagangan, tetapi berpotensi merembet hingga ke sektor ekonomi kerakyatan,” ungkapnya, Selasa (10/11/26).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Jatim selama sembilan bulan pertama 2026 mencapai 21,26 miliar dolar AS. Angka tersebut turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 22,92 miliar dolar AS.
Sebaliknya, nilai impor meningkat dari 21,55 miliar dolar AS menjadi 24,89 miliar dolar AS. Ketimpangan tersebut membuat neraca perdagangan Jatim mengalami defisit sebesar 3,63 miliar dolar AS.
Eddy mengingatkan, dampak penurunan ekspor tidak hanya dirasakan perusahaan besar yang berorientasi pada pasar internasional. Pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok industri juga berpotensi terkena imbasnya.
Terlebih, Jawa Timur memiliki potensi sekitar 4,58 juta UMKM nonpertanian berdasarkan data SIDT-UMKM Kementerian UMKM 2025.
“Jumlah tersebut merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan yang harus dijaga agar tidak ikut tertekan akibat melemahnya aktivitas perdagangan,” jelas Eddy.
Penurunan permintaan ekspor, lanjutnya, dapat mendorong perusahaan mengurangi kapasitas produksi maupun pembelian bahan baku dari pemasok lokal. Jika berlangsung berkepanjangan, kondisi ini berisiko menekan omzet UMKM, terutama sektor makanan olahan, kerajinan, furnitur, tekstil, serta produk pertanian dan perikanan.
