SURABAYA KANALINDONESIA COM : Komisi C DPRD Jawa Timur menyoroti serius pengelolaan PT Jatim Grha Utama (JGU). Sejumlah persoalan mulai dari aset perusahaan yang dijaminkan, tunggakan dividen selama empat tahun, hingga lemahnya pengendalian anak perusahaan menjadi catatan penting dalam rekomendasi pembenahan BUMD milik Pemprov Jatim tersebut.
Tak hanya meminta audit menyeluruh terhadap aset yang diagunkan, Komisi C juga mengusulkan agar Direktur Utama JGU tidak diperpanjang masa jabatannya dan dilakukan penggantian melalui mekanisme yang berlaku.
Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi, menegaskan audit terhadap aset JGU yang telah dijaminkan harus dilakukan secara menyeluruh. Audit tidak boleh hanya berhenti pada status aset, tetapi juga harus menelusuri penggunaan dana yang diperoleh dari pengagunan tersebut.
“Perlu dilakukan audit secara menyeluruh terhadap aset JGU yang telah dijaminkan. Termasuk menelusuri peruntukan dana hasil pengagunan aset, perkembangan penggunaannya, serta status dan pemanfaatan aset yang masih menjadi jaminan,” tegas Adam dalam laporan pimpinan Komisi C terkait tindak lanjut rekomendasi Pansus Pembahas Kinerja BUMD Jatim 2026, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, audit tersebut penting untuk memastikan pengagunan aset perusahaan daerah dilakukan secara tepat dan transparan serta memberikan manfaat bagi pengembangan perusahaan.
“Jangan sampai aset yang diagunkan itu malah memberatkan JGU sendiri. Jangan jangan aset yang diagunkan itu jadi deviden kan sama juga bohong,” tambah Adam.
Selain persoalan aset, Komisi C juga menyoroti tunggakan dividen JGU selama empat tahun. Kondisi tersebut dinilai tidak bisa terus dibiarkan karena menyangkut kewajiban perusahaan kepada Pemprov Jatim sebagai pemegang saham.
“Persoalan dividen yang masih terutang selama empat tahun perlu diselesaikan secara serius. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan tata kelola dan pengelolaan kewajiban kepada pemegang saham yang tidak dapat dibiarkan menjadi akumulasi kewajiban tanpa penyelesaian yang jelas,” ujarnya.
Padahal, secara historis JGU masih mampu menghasilkan laba dan dividen. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, melainkan kualitas tata kelola dan kemampuan mengubah laba akuntansi menjadi arus kas.
“Dengan aset yang begitu besar, deviden dibawah 1 milliar, bagi kami itu kurang. Dengan melihat bisnis yang ditangani harusnya bisa lebih dari itu, ” ungkap Adam.
Komisi C meminta manajemen JGU segera menyusun recovery plan pembayaran dividen terutang. Rencana tersebut harus dilengkapi jadwal pembayaran, sumber dana, dan pertanggungjawaban yang terukur.
Sorotan Komisi C bahkan berlanjut pada kepemimpinan perusahaan. Dengan mempertimbangkan masa jabatan Direktur Utama JGU yang telah menjalani dua periode, Komisi C mengusulkan agar tidak dilakukan perpanjangan jabatan.
“Harusnya kan menunjukkan performa yang makin bagus, saat ini kami melihat jauh dari harapan. karenanya Komisi C mengusulkan agar Direktur Utama JGU tidak dilakukan perpanjangan dan dilakukan penggantian melalui mekanisme pengangkatan Direksi yang berlaku,” ungkapnya.
Usulan itu mengacu pada PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang mengatur masa jabatan direksi paling lama lima tahun dan dapat diangkat kembali satu kali, dengan pengecualian tertentu untuk pengangkatan ketiga. Komisi C menilai Direktur Utama JGU tidak memenuhi persyaratan pengecualian untuk menjalani periode ketiga.
Tak berhenti pada pergantian pimpinan, Komisi C juga mendorong restrukturisasi menyeluruh terhadap JGU agar kembali menjalankan fungsi sebagai strategic holding.
